Berita

SUHARDI/IST

Ketum Gerindra: Saatnya Menteri yang Hanya Bisa Bantu SBY Saat Pemilu Ditendang!

SELASA, 07 SEPTEMBER 2010 | 15:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diingatkan untuk tidak mewariskan pekerjaan rumah yang bisa menyulitkan pemerintahan mendatang dalam membangun negeri ini.

Untuk mencapi hal tersebut, saatnya SBY mereshuffle menteri-menteri tidak profesional yang tidak bisa bekerja mendukung program pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang pro rakyat.

Demikian dikatakan Ketua Umum DPP Gerindra Suhardi menanggapi analisa anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok bahwa pada Oktober mendatang SBY akan merombak kabinet.


"Saatnya membangun bangsa dengan profesional. Reshuffle perlu dilakukan karena hasil survey terhadap SBY saat ini terus menurun. Kinerja menurun itu kan hasil kolektif dengan para pembantunya," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 7/9).

Suhardi yang juga Gurubesar Ilmu Kehutanan Universitas Gajah Mada ini menklaim sejak awal partainya telah menilai banyak menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tidak profesioanal.

"Orang yang jadi menteri hanya karena mendukung atau membantu SBY waktu Pemilu saja. Padahal mereka tidak mampu menciptakan pembangunan yang pro rakyat secara profesional," tegas Suhardi.

Sepengatahuan Anda ada berapa menteri yang tidak profesional?

"Tidak etis kalau saya bilang berapa menteri. Tapi yang jelas banyak menteri yang tidak profesional," jawabnya diplomatis. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya