RMOL. DPR mengakui jika saat ini wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga masih sering menimbulkan persoalan.
Khusunya terkait dengan penodaan martabat dan harga diri sebagai bangsa yang berdaulat yang dilakukan oleh negara lain yang langsung berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam Kasus Insiden Tanjung Berakit Jumat (13/8) lalu misalnya, yang berakibat tiga orang petugas Dinas Kelautan, dan Perikanan ditangkap jelas menjadi bukti bahwa sebagai negara maritim pemerintah lemah dan telah gagal menegakkan kedaulatan hukum di wilayah sendiri.
Demikian kesimpulan Komisi I yang dibacakan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq setelah melakukan rapat kerja dengan pemerintah Rabu dini hari (1/9) di gedung DPR RI, jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Dari itu, ke depan pemerintah harus memprioritaskan pembangunan kekuatan maritim. Perlu ada revitalisasi fungsi dan tugas Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) serta mengkaji ulang berbagai UU sektoral tentang pengamanan maritim.
Tidak hanya itu, pemerintah juga harus segera melakukan pembangunan kekuatan maritim yang didukung dengan infrastruktur dan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang memadai.
"Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah agar mengambil langkah-langkah penyesuaian terkait dengan alokasi APBN 2011," kata Ketua Komisi I, Mahfudz Siddiq.
Lebih jauh, bagi DPR penyelesaian berbagai perundingan segmen-segmen wilayah laut yang masih belum terselesaikan perlu segera di selesaikan oleh pemerintah.
Bagaimana caranya?
"Tentu dengan mengedepankan harkat dan martabat bangsa," pungkas Politis PKS itu sekaligus menutup raker tepat pukul satu dini hari tadi.
[zul]
