Berita

LUMPUR LAPINDO

Subhan Wahid Dkk Minta 80 Persen Ganti Rugi Dibayar Segera tanpa Dicicil

SABTU, 28 AGUSTUS 2010 | 16:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Sudah 23 hari Subhan Wahid dan kawan-kawannya memasang tenda di depan pintu masuk Kabuaten Sidoarjo, Jawa Timur di Jalan Sultan Agung nomor 39. Lapar dan haus karena puasa tidak menghalangi. Mereka tidak akan berhenti sebelum tuntutannya dipenuhi.

Subhan Wahid dan kawan-kawannya mewakili sekitar 77 kepala keluarga (KK) warga Desa Bendo, Tanggulangin, yang musnah ditelan lumpur panas yang keluar dari sumur minyak milik PT Lapindo Brantas, anak perusahaan Bakrie.

“Sekarang kami kami sendiri melihat rumah sudah tidak tahu. Semuanya sudah tertutup lumpur," kata Subhan ketika ditemui kelompok aktivis lintas organisasi dari Jakarta yang mengunjungi mereka.

Beberapa akrivis dari Jakarta yang menemui mereka antara lain adalah Ray Rangkuti dari Lingkar Madani, Dani Setiawan dari Komite Anti Utang, dan Berry Nahdian dari Walhi, juga Edi Sutrisno dari Sawit World dan Ari Nur Hidayat dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. Ray dan kawan-kawannya berangkat dari Jakarta dengan menggunakan kereta kemarin malam (Jumat, 27/8) dan tiba tadi pagi (Sabtu, 28/8). Safari ke lokasi lumpur Lapindo ini bertema mencari pemimpin sejati dan menghentikan pemerintahan citra.

“Kami akan tetap disini sampai sisa yang 80 persen dibayar. Kalau tidak dibayar kami akan tetap disini," ujar Subhan Wahid menambahkan agar pembayaran tidak dilakukan dengan cara cicilan.

“Pembayaran pertama yang 20 persen sudah mau habis, tidak cukup untuk satu bulan. Apalagi untuk harus membayar kontarakan. Tinggal 800 ribu,” sambungnya.

Subhan Wahid pun membandingkan perlakuan yang mereka terima dengan warga desa lain.

“Yang di Nenjo, Besuki, dan Jaraan sudah dapat ganti rugi sampai 50 persen. Padahal rumah mereka di luar tanggul dan masih bisa ditempati. Masa rumah kita yang berada di dalam tanggul baru dibayar 20 persen. Piye iki,” demikian Subhan Wahid. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya