Berita

Maaf Pak SBY, Apa Haluan Ekonomi Kita Sudah Benar?

KAMIS, 26 AGUSTUS 2010 | 19:30 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Walau telah berlalu dua minggu, namun Pidato Kenegaraan Presiden SBY tetap harus dikritisi. Itu yang dilakukan oleh ekonom senior Rizal Ramli.

"Teman saya, Pak SBY, dalam pidato 16 Agustus lalu mengatakan bahwa haluan ekonomi kita sudah benar, on the track. Saya mohon maaf, haluannya sudah menyimpang dari UUD 1945. Tidak akan berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak akan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan. Malahan, membuat Indonesia semakin tertinggal, terpuruk dan dilecahkan oleh negara-negara lain," ujar Rizal Ramli dalam diskusi "Memaknai Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa antara Harapan dan Realita" di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/8).

Rizal juga mempertanyakan apa alasan pemerintah mengatakan haluan ekonomi sudah benar.


"Bukankah fakta bahwa puluhan UU telah dibuat oleh orang asing? Bukankah tidak mungkin kita bisa mensejahterakan rakyat sementara UU-nya pesanan. Kalau ingin mensejahterakan rakyat, caranya hanya satu. Kita harus ubah haluan ekonomi," papar Mantan Menko Ekuin ini.

Masih menurut Rizal, Indonesia sudah merdeka 65 tahun tapi hanya 20 persen dari rakyat yang paling atas yang menikmati APBN. Sisanya hidup pas-pasan, di garis kemiskinan. Mungkin bagi sebagian sudah tidak ada harapan hidup, sehingga mereka memilih bunuh diri.

"Hak dasar warga negara lainnya, yakni hak pendidikan, juga masih belum bisa dinikmati. Setiap tahun diminta biaya masuk sekolah. Tahun 1970-an tingkat droup out hanya tiga persen. Itu juga karena anak-anak-nya tidak mau sekolah dan atau karena ikut bapaknya bertani di sawah. Sekarang ini tingkat drop out 20 persen," lanjut Rizal. [arp]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya