Berita

MALAYSIA Vs INDONESIA

PKS Tak Dapat Membayangkan Bila Malaysia Pulangkan TKI

KAMIS, 26 AGUSTUS 2010 | 16:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pemerintah Indonesia sebaiknya menghitung dengan cermat akibat-akibat yang akan ditimbulkan bila akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Malaysia.

Demikian dikatakan Sekjen DPP PKS Anis Matta kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta (Kamis, 26/8) menanggapi kuatnya desakan masyarakat agar pemerintah memutuskan hubungan dengan Malaysia karena pelecehan yang kerap dilakukan negeri jiran itu kepada Indonesia.
 
Karena, dia mewanti-wanti, jangan sampai sampai ketegasan Pemerintah Indonesia itu justru akan jadi boomerang bagi Rakyat Indonesia sendiri.


"Misalnya, bagaimana kalau Malaysia memulangkan TKI kita. Itu harus dipikirkan," tegas Wakil Ketua DPR ini.

Selain itu, sebut Anis, saat ini ekonomi Indonesia bukan yang terkuat di Asia Tenggara. Bila terjadi pemutusan hubungan diplomatik, tentu akan berdampak secara ekonomi bagi Indonesia.

"Dunia internasional tentunya pasti akan jauh dari kita," jelasnya.

"Yang penting saat ini adalah kita membicarkan pola penyelesaian bersama dalam masalah ini dan masalah-masalah sejenisnya. Karena sebagai tertangga, kita pasti akan mengalami masalah terus. Saya kira tidak perlu lah memprovokasi pemerintah," sarannya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya