Berita

Soal Syarat Nyapres, Romi Tak Bisa Pahami Alur Pikiran Anis Matta

KAMIS, 26 AGUSTUS 2010 | 15:38 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Syarat partai bisa mengajukan calon presiden dengan minimal memiliki kursi 5 persen di DPR, seperti yang diusulkan PKS, dipertanyakan.

Tidak masuk akal, karena untuk memajukan calon kepala daerah saja sebuah partai harus memiliki kursi minimal 15 persen di DPRD.

"Mestinya satu garis dengan Pilkada. Masak presidennya turun jadi lima persen, sementara pilkadanya 15 persen," ujar Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzy kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta (Kamis, 26/8).


Meski demikian, Romi, demikian ia akrab disapa, mengapresiasi usul yang dilontarkan Sekjen DPP PKS Anis Matta itu. Karena akan banyak calon presiden yang akan muncul.

"Emang satu sisi bagus, akan memunculkan banyak pilihan bagi masyarakat," imbuhnya.

Namun dia kuatir, banyaknya calon yang maju akan membingungkan masyarakat dalam menentukan pilihan. Fungsi Pemilu sebagai penyaring kepemimpinan nasional, menurutnya, otomatis akan kabur.

"Selain itu menurut saya juga akan terjadi high cost demokracy. Biaya Pemilu akan lebih besar. Karena kemungkinan, kalau banyak calon akan ada putaran kedua," tambahnya.

Terlepas dari semua itu, yang terpenting saat ini, masih kata Romi, adalah mempertanyakan apakah calon-calon yang diajukan partai politik dapat menjawab persoalan kesejahteraan rakyat. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya