RMOL. Amandemen UUD 1945 tentang penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode yang memungkinkan SBY untuk maju lagi sebagai calon presiden pada 2014 mendatang bukan merupakan masalah yang urgen bangsa Indonesia.
Pasalnya, ada masalah konstitusi lainnya yang lebih urgen yang harus diperhatikan oleh segenap komponen masyarakat.
"Yakni masalah pemetaan daerah dan soal pembatasan kewenangan pemerintah pusat. Saat ini 'tangan' pemerintah pusat sampai ke desa bahkan sampai ke sekretaris desa. Akibatnya, kalau di pusatnya tidak jalan maka struktur ke bawahnya juga demikian. Jangan sampai pusat rusak struktur kita di bawah jadi hancur. Biarkan masyarakat mengatur nya sendiri," ujar Fungsionaris DPP Partai Golkar Indra J Pilliang Minggu malam di usai diskusi di Senayan, Jakarta.
Dia melihat, usul amandemen tentang masa jabatan presiden itu hanyalah bentuk ketakutan kader Partai Demokrat yang tidak lagi memiliki tokoh pasca SBY. Dan, bila itu terjadi, Indonesia sama saja akan kembai ke zaman Orde Baru, bahkan lebih otoriter.
"Itu bukan masalah urgen bagi bangsa ini. Masalah bangsa ini bukan SBY. Kalau sampai di amandemen berarti ini lebih otoriter dari pada zaman Orde Baru. Kenapa harus ditakut-takuti, kesannya setelah SBY tidak ada tokoh lagi. Kita masih punya banyak tokoh kok," ucapnya.
[zul]
