Berita

Golkar Ngaku Tak Campuri Pemberian Grasi kepada Syaukani

MINGGU, 22 AGUSTUS 2010 | 10:54 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Partai Golkar mengaku sama sekali tidak mencampuri pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap terpidana korupsi yang juga mantan Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur, Syaukani HR.

"Kalau soal kasus korupsi dan para koruptor, itu kan sifatnya tanggung jawab masing-masing individunya. Institusi apa pun, termasuk di dalamnya partai politik, sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan tersebut," ujar Ketua DPP Partai Golkar Hajrianto Y Tohari kepada Rakyat Merdeka Online di Jakarta.

Kalau begitu, apakah itu berarti Partai Golkar tidak mendukung pemberian grasi kepada mantan Bupati Kutai Kartanegara itu?


"Lho itu kan hanya soal pemberian grasi saja. Golkar tinggal berpijak pada pijakan yang mana. Pijakan legal formal atau keadilan masyarakat atau di tengah-tengah," jawabnya tanpa memberi jawaban kepastian.

Namun, dia melihat, pemberian grasi kepada Syaukani yang menjadi kontrovesial karena waktu pemberiannya tidak tepat. Yaitu, saat masyarakat merasakan kemuakan yang tinggi terhadap koruptor.

"Karena suasanayna yang tidak kondusif. Jadi sesuatu yang legal formal absah itu, jadi kontrovesial seperti sekarang," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya