Berita

Mega: Pidato Presiden Tak Jawab Persoalan Masyarakat

SELASA, 17 AGUSTUS 2010 | 10:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL.Pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin (Senin, 16/8) di gedung DPR Jakarta disayangkan banyak kalangan, termasuk mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, isi pidato Presiden SBY sangat normatif dan tidak menjawab persoalan-persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat.

"Itu hanya cakupan secara garis besar saja. Tentu sangat disayangkan. Karena banyak permasalahan yang tidak diucapkan. Harusnya menjawab problem-problem yang ada antara lain perekonomian, keamanan dan geopolitik," ujar Mega.


Hal itu dikatakannya kepada wartawan usai mengikuti pelaksanaan Upacara Hari Ulang Kemerdekaan (HUT) RI ke-65 di lapangan parkir depan kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Selasa, 17/8).
 
Mega membeberkan, Presiden SBY sama sekali tidak menyinggung soal penangkapan tiga pegawai Departemen Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia di Perairan Riau pada Jumat lalu. Selain itu, Presiden juga tidak memberikan solusi atas tantangan kenaikan harga-harga bahan pokok. Padahal, ucap Mega, untuk yang terakhir itu sudah ia sampaikan pada Rakornas DPP PDI Perjuangan belum lama ini.

"Juga mengenai konversi minyak ke tabung gas. Karena pidato tanggal 16 Agustus sebagai jawaban secara formal dari pemerintah, maka karenanya harusnya isi  pidatonya merupakan jawaban-jawaban," tegas Mega.

Apa penilaian Anda terhadap Pidato Presiden SBY itu, baik atau buruk?

"Nah itu kamu yang jawab," elaknya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya