Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Sebanyak 107 pelaku usaha asal Jatim dan 100 pelaku usaha dari Jabar turut ambil bagian dalam forum tersebut.
Khofifah mengatakan, komitmen transaksi itu berasal dari berbagai kesepakatan lintas sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, hingga jasa dan ekonomi kreatif.
"Komitmen transaksinya mencapai Rp7,9 triliun," kata Khofifah melalui keterangan tertulisnya, dikutip Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, misi dagang antardaerah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga memperkuat rantai pasok bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
Khofifah mencontohkan, Pemprov Jatim selama ini telah membangun kerja sama perdagangan dengan sejumlah negara, seperti Arab Saudi, Malaysia, Timor Leste, Hong Kong, Jepang, dan Singapura. Dari berbagai kegiatan tersebut, transaksi ekspor yang tercatat mencapai Rp45 triliun.
Salah satu peluang yang kini dikembangkan adalah pemenuhan kebutuhan pangan halal di Jepang melalui Sari Raya Halal Hub di Nagoya.
Dalam kerja sama tersebut, Jawa Barat berpeluang memasok sejumlah komoditas pangan, seperti petai, cabai, dan serai. Komoditas tersebut dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar Jepang yang selama ini banyak dipasok dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
"Kami sudah melakukan pertemuan sebanyak lima kali dengan pihak mereka. Apabila pemetaan kebutuhan ini bisa kita susun lebih detail, Sari Raya Halal Hub di Nagoya dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dari berbagai daerah di Indonesia," ujar Khofifah.
Khofifah juga memaparkan potensi perdagangan Jabar dan Jatim. Pada 2024, nilai transaksi perdagangan dari Jabar ke Jatim mencapai Rp18,51 triliun. Sementara pembelian Jatim dari Jabar tercatat sebesar Rp13,97 triliun.
Komoditas yang banyak dikirim dari Jabar ke Jatim adalah benang kapas dan produk turunannya. Sedangkan pembelian dari Jatim didominasi kendaraan bermotor penumpang dan produk es krim.
Untuk transaksi yang sedang berjalan pada 2026, komoditas unggas, baik daging maupun produk olahannya, menjadi salah satu yang tertinggi. Komoditas tersebut disusul susu dan produk olahannya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan menekan biaya logistik agar perdagangan antardaerah berjalan lebih efisien.
Menurut Dedi, pemerintah perlu menyusun perencanaan dengan memperhitungkan kebutuhan konsumsi dan produksi. Peningkatan produktivitas juga harus diikuti pembenahan sektor transportasi.
"Kita harus mulai menyusun perencanaan dengan menghitung kebutuhan konsumsi sekaligus kebutuhan produksi di samping meningkatkan produktivitas dan juga membenahi sektor transportasi," kata Dedi.
Ia juga menyoroti peran jalur tol dalam menentukan biaya distribusi barang. Pemprov Jabar, kata Dedi, membuka wacana dukungan transportasi untuk meringankan beban biaya tol yang ditanggung pengemudi angkutan logistik.
Di tingkat dunia usaha, penguatan kerja sama perdagangan tersebut turut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat dan Kadin Jawa Timur. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Khofifah dan Dedi.
Ketua Umum Kadin Jabar Almer Faiq Rusydi hadir bersama Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto serta sejumlah pimpinan asosiasi usaha, di antaranya Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
MoU tersebut mencakup sejumlah bidang kerja sama, mulai dari perdagangan antardaerah, konstruksi, ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam sektor perdagangan dan konstruksi, kedua Kadin sepakat memperluas akses pasar, mempertemukan pelaku usaha, mendorong transaksi produk unggulan daerah, serta membuka kemitraan proyek antarperusahaan.
Kerja sama juga mencakup peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja, khususnya di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pengendalian pencemaran lingkungan.
Untuk sektor UMKM, kedua pihak akan mengoptimalkan Rumah Kurasi guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Kadin Institute juga akan dimaksimalkan sebagai sarana pelatihan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha.
Melalui kesepakatan tersebut, Kadin Jabar dan Kadin Jatim diharapkan segera menindaklanjuti kerja sama melalui kegiatan temu bisnis maupun fasilitasi kemitraan usaha secara berkala.
BERITA TERKAIT: