Aturan ini merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri dan diatur dalam Pasal 59 ayat (2).
Dalam aturan yang baru tersebut, terduga pelanggar bisa menghadiri sidang secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” sebagaimana ditulis dalam Perpol tersebut, dikutip Rabu, 18 November 2026.
Bukan hanya pelaksanaan sidang secara daring, aturan baru itu juga mengatur susunan majelis KKEP. Dimana, dalam Pasal 42, disebutkan bahwa majelis terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota.
Lebih spesifik, pangkat ketua dan anggota majelis harus setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
Aturan ini menjadi salah satu ketentuan yang akan digunakan dalam sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam proses etiknya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sementara itu, Listyo dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan. Adapun sidang etik Slamet Uliandi belum dijadwalkan karena kondisi kesehatannya.
BERITA TERKAIT: