Hal itu disampaikan Yusril saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan komunikasi Gibran juga diintersep atau disadap oleh para tersangka.
"Wallahu a'lam bish-shawab. Yang baru saya dengar adalah Bapak Presiden dan sejumlah menteri dan sejumlah politisi, jadi saya belum tahu apakah Bapak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak," kata Yusril dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Selasa malam, 3 November 2026.
Yusril sebelumnya mengungkapkan bahwa penyadapan diduga menyasar sejumlah tokoh penting di Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, politisi, hingga pengusaha.
Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Bareskrim Mabes Polri, aktivitas penyadapan tersebut disebut telah berlangsung sejak 2025.
"Mulai bulan Januari (2025) sampai sekarang proses penyadapan itu masih berlangsung sampai dilakukan ada pelaporan dan kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan," ungkap Yusril.
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi aktif, yakni mantan Kapolri yang saat ini menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta (AS), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri.
Sedangkan satu orang lainnya masih berstatus sebagai saksi, yakni Irjen Slamet Uliandi (SU).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mengetahui apakah Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka turut menjadi sasaran penyadapan dalam kasus yang menyeret tiga perwira tinggi Polri. 
BERITA TERKAIT: