Setelah Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengkritik sikap politik PDIP yang dianggap abu-abu, kritik serupa juga datang dari politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji.
Menanggapi hal itu, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi politik yang lazim dialami partai yang berada di luar pemerintahan.
"PDIP adalah partai yang kalah dalam Pilpres dan tidak bergabung dengan pemerintahan. Dalam konteks politik Indonesia, wajar jika kemudian menjadi sasaran kritik dari partai-partai pendukung pemerintah," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 21 Juni 2026.
Menurutnya, partai yang memilih berada di luar kekuasaan kerap menjadi objek kritik dari kelompok pendukung pemerintah. Namun Adi menilai situasi akan berbeda jika PDIP berada dalam posisi sebagai partai penguasa.
"Coba kalau PDIP menjadi partai penguasa. Saya kira tidak banyak yang berani mengkritik PDIP sebagai partai yang abu-abu, tidak konsisten, atau tidak gentleman. Dulu ketika PDIP menjadi kekuatan utama pemerintahan dan belum pecah kongsi dengan Jokowi, hampir tidak ada partai politik yang berani mengkritik secara terbuka seperti sekarang," jelasnya.
Selain faktor posisi politik PDIP yang berada di luar pemerintahan, Adi melihat kritik dari PKB, Nasdem, dan Golkar juga berkaitan dengan berkembangnya dugaan keterlibatan kader atau elemen tertentu dari PDIP dalam sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak kebijakan pemerintah.
Menurutnya, berbagai pertanyaan publik dan pemberitaan media mengenai kemungkinan adanya keterlibatan kader PDIP dalam gerakan demonstrasi menjadi latar belakang munculnya kritik tersebut.
"Itulah yang menjadi salah satu asbab sehingga partai-partai pendukung pemerintah seperti PKB, Nasdem, dan Golkar secara moral dan politik mempertanyakan sikap PDIP. Mereka ingin mengetahui secara jelas posisi politik PDIP terhadap pemerintahan saat ini," pungkasnya.
Sikap politik PDIP yang dinilai belum menunjukkan posisi yang jelas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan sejumlah partai politik pendukung pemerintah. 
BERITA TERKAIT: