Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.
"Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terdapat pengawas ad hoc kami 83 meninggal dunia, 19 petugas sakit berat, 31 petugas sakit ringan, 4 petugas cacat, 23 petugas luka berat, dan 45 luka ringan," urai Bagja.
Dia menyebutkan, dari 2 jenis petugas adhoc yang berada di bawah kendali Bawaslu, jumlah Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa (PKD) yang meninggal dunia lebih banyak ketimbang Panwaslu Kecamatan.
"Paling banyak terjadi pengawas adhoc di PKD. Bawaslu memberikan bantuan dalam bentuk BPJS dan santunan kerahiman diberikan bagi yang kecelakaan dan kematian," katanya.
Namun, untuk jumlah santunan yang diberikan Bawaslu RI, Bagja yang sudah menjabat dua periode mengungkap nominal yang dikeluarkan dan diserahkan kepada keluarga yang ditinggal meninggal petugas adhoc.
"Jadi di samping santunan dari pemerintah, Bawaslu beberapa kali melakukan upaya yang kami legalkan melalui surat ketua Bawaslu untuk kemudian secara bergotong-royong membantu teman-teman, khususnya yang meninggal dunia, jadi lebih dari Rp40an juta seharusnya (nominalnya)," demikian Bagja menambahkan.
Dalam RPD dan Raker hari ini turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, para pimpinan Bawaslu RI lainnya, pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan juga pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Santunan kepada puluhan petugas adhoc dikucurkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dengan nilai mencapai miliaran rupiah. .jpg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: