Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menerangkan, integritas menjadi satu hal yang harus dipegang teguh oleh seluruh Panwaslih di berbagai daerah.
Menurutnya, terdapat Panwaslih yang rawan ditekan oleh pihak luar terutama elite politik, yaitu Panwaslih di yang bertugas di wilayah kabupaten/kota di Aceh.
Pasalnya, para Panwaslih di Aceh dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Khusus (DPRK), namun dilantik oleh Bawaslu RI.
"Walaupun teman-teman dipilih oleh DPRK hubungan tersebut tidak mencederai atau melanggar kode etik penyelenggara pemilu," ujar Bagja dalam keterangan yang diterima redaksi pada Selasa (30/7).
Dia menegaskan, jajaran Panwaslih harus mengetahui batasan ketika berkomunikasi dengan elite politik, supaya tidak terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
"Bersahabat silakan, tidak ada batasan untuk itu. Namun ada batasan ketika anda menjadi pejabat publik maka Batasan terhadap etika organisasi Panwaslih itu berlaku juga untuk teman-teman semua," tuturnya.
Selain itu, Bagja juga memerintahkan anggota Panwaslih terlantik untuk segera melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Hal ini disebabkan, tahapan pemilihan kepala daerah yang saat ini sudah berjalan dalam pemutakhiran data pemilih (mutarlih).
"Setelah itu teman-teman melakukan fungsi pengawasan mulai saat ini. Silakan melakukan fungsi pengawasan mutarlih dan jangan lupa nanti tanggal 22 Agustus ada pendaftaran calon bupati/wali kota yang wajib diawasi," ucapnya mengimbau.
Lebih lanjut, Anggota Bawaslu RI dua periode itu mengingatkan para anggota Panwaslih untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
"Jangan kemudian tidak berkomunikasi karena sama-sama organisasi Panwas yang bertanggung jawab ke Bawaslu RI," tambah Bagja.
Integritas panitia pengawasan pemilihan (Panwaslih) menjadi satu hal yang diharapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). 
BERITA TERKAIT: