"Iya surat pemberitahuan tersangka (bakal dikirim ke Sekretariat Negara)," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (23/11).
Sebelum mengirim surat tersebut, penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terlebih dulu merampungkan administrasi berkas.
"Hari ini merampungkan administrasi penyidikan. Untuk rencana selanjutnya baru akan dibahas," imbuh Arief.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menjalankan mekanisme yang diamanatkan oleh UU 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berkaitan dengan penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian SYL.
"Mekanisme akan dijalankan segera setelah surat resmi penetapan tersangka Firli Bahuri oleh Polri diterima Kementerian Sekretariat Negara," kata Ari Dwipayana dalam keterangan resminya, Kamis (23/11).
Penetapan tersangka Firli Bahuri dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara pada Rabu malam (22/11) pukul 19.00 WIB.
Dalam kasus ini, Firli dijerat dengan Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.
Adapun barang bukti yang disita kepolisian adalah 21 telepon seluler, 17 akun email, 4 buah flashdisk, 2 sepeda motor, 3 kartu e-money, dan beberapa bukti lainnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Mabes Polri segera mengirim lampiran surat pemberitahuan penetapan tersangka terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, kepada Sekretariat Negara (Setneg). 
BERITA TERKAIT: