Dilanjut atau Diubah?

Pertanyaan ini pula yang muncul di tahun politik Indonesia. Apakah kepemimpinan Presiden Joko Widodo perlu dilanjutkan, tentu oleh presiden lain yang terpilih pada Pilpres 2024? Ataukah presiden terpilih nanti perlu melakukan perombakan total karena roda pemerintahan saat ini dinilai salah berputar?

Sejauh ini empat poros koalisi diyakini akan terbentuk hingga pencapresan. Pertama ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri Golkar, PAN, dan PPP. Meski kali pertama dideklarasikan sebagai koalisi, KIB masih juga berkutat pada siapa calon presiden yang akan diusung.

Kedua, ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB. Koalisi ini diyakini akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara cawapres digadang akan diisi Muhaimin Iskandar, namun demikian hal tersebut masih banyak disangsikan.

Ketiga, ada PDIP Perjuangan yang bisa berjalan sendiri mengusung pasangan capres dan cawapres karena kursi mereka di DPR RI telah memenuhi presidential threshold. Terakhir, ada Koalisi Perubahan yang diisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Koalisi ini memunculkan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung.

Terbagi 2 Poros

Sekilas memang tampak akan ada 4 pasangan calon presiden yang tampil pada Pilpres 2024. Namun tidak demikian jika koalisi akhirnya dikerucutkan menjadi dua poros. Yaitu, poros yang ingin kerja-kerja Presiden Joko Widodo dilanjutkan dan poros yang ada perubahan dalam kepemimpinan pasca Jokowi.

Berdasarkan uraian di atas, maka poros koalisi pertama, kedua, dan ketiga bisa dikelompokkan menjadi satu. Ini lantaran, KIB, KKIR, dan PDIP adalah partai-partai yang saat ini menjadi pendukung utama Presiden Jokowi di pemerintahan. Ketiganya sudah bisa dipastikan akan menjadi pelanjut dari cita-cita pembangunan Jokowi selama ini.

Sementara Koalisi Perubahan akan konsisten dengan namanya, yaitu membuat perubahan bagi Indonesia. Sekalipun dalam koalisi ini ada Partai Nasdem yang membantu Jokowi sejak periode pertama. Tapi dua partai lainnya selalu berada di luar pemerintah dan Anies Baswedan juga dianggap sebagai antitesa Jokowi.

PDIP sudah secara tegas menolak berkoalisi dengan kelompok ini karena dinilai berseberangan dengan cita-cita Jokowi dan partai mereka. Di satu sisi, PDIP berulang kali mengatakan bahwa mereka ingin hanya ada dua poros tercipta pada Pilpres 2024 nanti demi efisiensi anggaran. 

Indonesia Butuh Mana?

Pembangunan infrastruktur di era Jokowi memang terbilang massif. Jalan tol, bandara, kereta cepat, hingga bendungan dibangun secara gila-gilaan. Bahkan Jokowi juga masih ingin memindahkan ibukota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, di Kalimantan Timur. Kondisi ekonomi juga selalu diklaim baik sekalipun pembangunan tidak pernah putus, apalagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipimpin oleh menteri berpredikat terbaik dunia.

Bagi mereka yang ingin gaya kepemimpinan Jokowi dilanjutkan, tentu akan memiliki poros pertama. Pemilih adalah kelompok penikmat pembangunan di era Jokowi.

Sementara yang ingin adanya perubahan akan mengangkat dampak dari pembangunan yang dilakukan Jokowi. Yang paling ketara saat ini adalah soal utang negara yang terus membengkak. Angkanya kini sudah mencapai Rp 7.861,68 triliun per Februari 2023. Jumlah tersebut naik Rp 106,7 triliun dari posisi utang bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.754,98 triliun. Kata pemerintah masih aman, sebab rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini mencapai 39,09 persen. Tapi rasio ini lebih besar dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 38,45 persen dari PDB.

Ada juga kelompok yang kecewa lantaran sempat berharap Jokowi mampu memenuhi janji membawa Indonesia terbang ke pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Nyatanya, selama 10 tahun Jokowi hanya mentok di angka 5 persen, jauh dari apa yang pernah dijanjikan.

Terlepas dari itu, pilihan untuk melanjutkan atau melakukan perubahan akan berdampak pada masa depan partai. PDI Perjuangan adalah partai yang melanjutkan dukungan pada Joko Widodo pada 2019 lalu. Partai ini sukses besar dan berhasil kembali tampil sebagai juara pemilu.

Tapi perlu diingat juga, PDIP adalah partai yang selalu ingin melakukan perubahan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Buah dari perjuangan itu terbayar saat SBY mengakhiri masa jabatan periode keduanya di tahun 2014. PDIP langsung tampil sebagai pemenang dan calon presiden yang diusung juga tampil sebagai juara.