Dana Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Biaya Rapat, Ini Penjelasan Menko Muhajir Effendy

Hal tersebut, disampaikan Muhajir Effendy usai memberikan bantuan kepada anak yatim dan lansia di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Yayasan Salsabil Sehati di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/1).

Muhajir mengatakan, anggaran khusus penanggulangan kemiskinan tidak sebesar itu. Anggaran Rp 500 triliun yang dipolemikkan itu merupakan dana perlindungan sosial.

"Jadi Rp 500 triliun itu adalah di kementerian keuangan, bukan untuk murni penanggulangan kemiskinan, itu adalah dana anggaran perlindungan sosial," ujar Muhajir dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

"Di samping menangani kemiskinan itu, (anggaran) juga subsidi-subsidi mulai dari BBM, listrik, gas, kemudian juga untuk iuran BPJS mereka yang dibantu pemerintah masuk dari situ," imbuhnya.

Dia menjelaskan, itu berarti dana ratusan triliun itu memang tidak hanya dialokasikan bagi rakyat miskin saja melainkan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

"Untuk orang miskin sendiri khsususnya yang memang sangat spesifik ditujukan kepada keluarga miskin itu, kalau dari Kemensos Bu Risma memberitahu saya tahun 2022 sekitar Rp 72 triliun. Memang ada bantuan dari dana desa kemudian DAK kabupaten provinsi tetap tidak sebanyak Rp 500 triliun," bebernya.

Meski begitu, ia mendukung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas yang meminta anggaran kemiskinan digunakan dengan baik.

"Saya kira beliau Menpan RB Azwar Anas ada benarnya, beliau pasti punya data di luar itu. Beliau minta hanya harus dioptimalkan dana itu betul-betul untuk orang miskin," demikian Muhajir.

Kabar terkait penggunaan dana Rp 500 triliun yang habis untuk study banding dan rapat di hotel tersebut pertama kali disampaikan oleh Menpan RB, Azwar Anas beberapa waktu lalu.