Begitu analisis Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/9).
"Tentang dewan-dewanan ini, kan enggak serius, enggak struktural partai," ujar Gde Siriana.
Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) ini berpendapat, Dewan Kolonel yang menjadi satu platform yang berupaya memenangkan Puan Maharani bersifat ilegal. Begitupun Dewan Kopral yang disebut-sebut dimunculkan untuk Ganjar Pranowo.
"Kalau Dewan Kolonel adalah inisiatif loyalis Puan, yang gak sabar karena Megawati belum juga umumkan atau setidaknya ngasih
clue siapa Capres PDIP," tutur Gde Siriana.
"Nah, akhirnya ini memprovokasi loyalis GP untuk merespon dengan bentuk Dewan Kopralnya," sambungnya.
Maka dari itu, Gde Siriana menyimpulkan kemunculan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral adalah gerakan loyalis-loyalis kader parpol yang potensial mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres di Pilpres 2024.
"Ini semacam keyakinan konstituen di kantong-kantong suara PDIP," demikian Gde Siriana.