Dihadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (11/1), Risma membeberkan beberapa cara menyalurkan BLT.
Cara pertama yaitu penyaluran melalui bank pemerintah. Bila ada penerima bantuan tidak mengerti dan tidak mempunyai rekening bank, maka akan dilakukan cara kedua, yaitu melalui PT Pos Indonesia.
"Kemarin disepakati untuk yang bank dari BUMN. Kalau mereka tuna aksara, buta huruf, kemudian sakit, lansia, kemudian difabel, maka itu dipindah ke PT Pos. Karena PT Pos itu mengantar langsung ke penerima manfaat. Seperti itu polanya," ujar Risma saat konferensi pers bersama pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Minggu (11/1).
Selain itu, Mensos Risma juga akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis untuk mengetahui keaktifan penerima bantuan di bank pemerintah. Dalam hal ini, pihaknya akan memperhatikan tanda tangan maupun rekam wajah yang dimiliki perbnkan untuk dicocokkan dengan NIK.
"Jadi itu untuk menghindari duplikasi. Dari report bank juga bisa terkoneksi. Jadi setiap Jumat kami melakukan rapat evaluasi terhadap progres daripada pemberian bantuan. Tadi temuan-temuan dari bank seperti itu," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ada beberapa cara yang akan dilakukan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini agar bantuan langsung tunai (BLT) tersalurkan dengan baik dan tidak 'bocor'. 
BERITA TERKAIT: