Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Politikus PKS: Bagaimana Masyarakat Percaya Keamanan Vaksin, Kalau Hasilnya Tidak Dipublikasi Secara Transparan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Jumat, 08 Januari 2021, 15:57 WIB
Politikus PKS: Bagaimana Masyarakat Percaya Keamanan Vaksin, Kalau Hasilnya Tidak Dipublikasi Secara Transparan
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani/Net
rmol news logo Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mempertanyakan hasil uji klinis terhadap vaksin Sinovac buatan China yang rencananya bakal disuntikkan secara gratis kepada masyarakat. Sebab, hingga kini hasil uji klinisnya belum juga dipublikasikan pemerintah maupun BPOM.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

“Bagaimana masyarakat percaya kalau vaksin itu aman buat dirinya, buat masyarakat Indonesia, kalau kemudian hasil uji klinisnya enggak dipublikasi secara terbuka dan transparan. Ini menurut saya menjadi poin penting ya bagi pemerintah untuk membangun public trust,” ucap Netty dalam acara diskusi virtual Fraksi PKS DPR RI, bertajuk "Vaksin Disebar Izin Belum Keluar", Jumat (8/1).

Menurut politikus PKS tersebut, selama ini public trust masyarakat Indonesia telah terfragmentasi selama masa pandemi Covid-19.

Di awal pandemi, masyarakat dibuat bingung dengan pernyataan pejabat pemerintah yang kerap menyatakan virus tidak akan masuk ke Indonesia karena nenek moyang masyarakat Indonesia kuat dan virus akan mampu ditahan di pintu imigrasi.

“Tapi kan kemudian apa yang dilakukan pemerintah itu tidak memberikan sinyal kepada masyarakat untuk percaya pada pilihan-pilihan kebijakan, pada pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan pemerintah. Termasuk pembelian vaksin ini. Pemerintah seharusnya meyakinkan masyarakat dong,” tegasnya.

Merujuk hasil survei publik terhadap vaksin pada September lalu, Netty mengatakan, hanya 65 persen orang percaya dan setuju vaksin dan sisanya yakni 35 persen tidak setuju.

“Tapi apakah 35 persennya bisa diabaikan? Enggak bisa. Kenapa? Karena pemerintah memerlukan herd immunity. Bagaimana caranya proses atau program vaksinasi ini bisa membentuk imunitas kelompok kalau kemudian pemerintah tidak bisa meyakinkan 35 persen yang ragu atau bahkan menolak? Ini akan membahayakan bagi target atau pemerintah untuk membentuk herd immunity, atau untuk melandaikan pandemi,” tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA