Teguran Jokowi Kepada Menteri Jangan Jadi Alasan Menaikkan Honor Buzzer

Istana Negara Jakarta/Net

Baru-baru ini Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo menegur para menteri beserta jajaran terkait komunikasi publik yang tidak baik dalam menerangkan omnibus law UU Cipta Kerja ke masyarakat.

Evaluasi dalam bentuk teguran itu menandakan manajemen komunikasi di Istana buruk.

Harusnya, sudah ada pengarahan dari Presiden sejak awal kepada para menteri mengenai strategi komunikasi tentang omnibus law UU Ciptaker ke publik.

Kalaupun Presiden belum sempat memberikan pengarahan, maka sebaiknya menteri bisa melakukan inisiatif meminta arahan.

Dengan demikian para menteri pun bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam melakukan komunikasi publik seperti halnya mengenai undang-undang sapu jagat itu.

Ada juga yang menilai, teguran Jokowi tersebut adalah tamparan keras kepada kepala KSP yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Dimana, KSP bertanggung jawab atas pengelolaan strategi komunikasi politik, termasuk penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.

Tidak sampai di situ, Jokowi juga dituding memiliki komunikasi yang tidak baik.

Sebab, Jokowi dinilai lebih mementingkan nengokin bebek ke pulau Kalimantan ketimbang menemui rakyatnya yang beramai-ramai datang ke Istana menolak omnibus lawa tempo hari.

Ada juga yang menyalahkan buruknya komunikasi publik karena peran para jurubicara pemerintah tidak bekerja dengan baik.

Namun, yang diwanti-wanti adalah, jangan sampai dengan adanya teguran Jokowi kepada para menteri, menjadi alasan untuk menaikkan honor influencer dan buzzer yang "dipelihara" rezim.

Apalagi selama ini, kerja para influencer dan buzzer yang dibayai pemerintah terkesan nyinyir dan menyerang. Bukan sosialisasi program-program pemerintah.

Indonesia Coruption Watch (ICW) mencatat pemerintah telah menghabiskan Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil penelusuran ICW pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejumlah kementerian dan lembaga pada periode 2014-2018.

Ke depan, agar komunikasi publik pemerintah efektif dan efisien, disarankan dibuat tepusat.

Diharapkan, dengan terpusat tidak lagi menimbulkan yang namanya kegaduhan. Karena sering dipertontonkan omongan pembantu presiden saling berbeda, bahkan saling membantah.
Tag:

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Andai Jokowi Berhasil Puaskan Rakyat, TNI Tidak Perlu Sibuk Copot Baliho
Suluh

Andai Jokowi Berhasil Puaska..

22 November 2020 15:06
King Maker, JK Bisa Merugikan Dan Mengurangi Kans Anies Baswedan Jadi Presiden
Suluh

King Maker, JK Bisa Merugika..

21 November 2020 16:10
Kritik Ceramah HRS, Jimly Incar Kursi Menteri?
Suluh

Kritik Ceramah HRS, Jimly In..

18 November 2020 11:57
Petamburan Dan Bogor Sudah, Kalau Kerumunan Massa Di Bandara Soetta Tanggung Jawab Siapa?
Suluh

Petamburan Dan Bogor Sudah, ..

17 November 2020 15:51
Harusnya Dirangkul, Bukan Malah Dipukul
Suluh

Harusnya Dirangkul, Bukan Ma..

16 November 2020 11:39
Konvensi Capres Nasdem Dan Ambang Batas Presiden
Suluh

Konvensi Capres Nasdem Dan A..

15 November 2020 15:30
Pilpres 2024, Habib Rizieq Dukung PS Lagi Atau Pindah Ke Anies Baswedan?
Suluh

Pilpres 2024, Habib Rizieq D..

14 November 2020 10:39
Prabowo Ingkari Janji Jemput Habib Rizieq
Suluh

Prabowo Ingkari Janji Jemput..

10 November 2020 15:29