Indonesia Jadi Negara Yang “Ditakuti”

Ilustrasi/Net

Negara kuat dan disegani tentu menjadi cita-cita seluruh negara di muka bumi ini. Sebab dengan kekuatan tersebut, negara bisa memberi pengaruh pada ketertiban dunia atau setidaknya ditakuti oleh negara lain.

Seperti Korea Utara yang walaupun menutup diri dan terkurung oleh para “tetangga” di kawasan, tetap disegani karena memiliki kekuatan militer yang tidak kecil.

Begitu juga dengan Iran yang mampu ditakuti sekalipun beberapa negara besar hendak menghancurkan pengaruh negeri para mullah tersebut di kawasan.

Kini, Indonesia pun turut menjadi negara yang “ditakuti”. Mirisnya, Indonesia ditakuti bukan karena kekuatan militer atau keperkasaan diplomasi, melainkan karena wabah corona yang terus meningkat.

Setidaknya ada 59 negara yang takut dengan Indonesia. Mereka telah mengunci atau me-lockdown warga negara Indonesia yang hendak bepergian ke wilayah mereka.

Angka ini masih berpotensi bertambah mengingat kasus corona di tanah air secara konsisten merangkak naik. Angkanya mencapai hampir 200 ribu kasus per Senin kemarin (7/9), entah sore nanti.

Kondisi ini tentu ironi, sebab sedari awal pemerintah mengabaikan masukan kelompok kritis untuk melakukan lockdown agar virus tidak berkembang ke penjuru wilayah tanah air.

Alih-alih mengikuti saran, pemerintah justru fokus pada penanganan dampak corona secara ekonomi. Mulai dari memberikan subsidi tiket pesawat, penerbitan Perppu 1/2020 yang kini jadi UU 2/2020, hingga mewacanakan pembentukan Dewan Moneter dalam RUU Bank Indonesia.

Beruntung kemarin Presiden Joko Widodo sudah sadar bahwa fokus utama pemerintah dalam menangani Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan rakyat.

Kini kita berharap pernyataan presiden berbuah pada produk nyata. Bukan sebatas pernyataan yang menguap seperti saat marah-marah dalam sidang kabinet paripurna dan mengancam para menteri akan melakukan reshuffle. Yang nyatanya, hingga saat ini perombakan kabinet tidak lagi terdengar di Istana.

Terlepas dari hal itu, seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan “boikot” bepergian ke 59 negara untuk menata diri. Khususnya untuk menggenjot komoditas substitusi impor.

Petani harus digerakkan, tentu dengan kebijakan yang pro petani, untuk lebih giat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hal itu tentu selaras dengan cita-cita ketahanan pangan nasional yang jika berhasil bukan tidak mungkin membuat Indonesia swasembada pangan.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Teguran Jokowi Kepada Menteri Jangan Jadi Alasan Menaikkan Honor Buzzer
Suluh

Teguran Jokowi Kepada Menter..

24 Oktober 2020 17:54
Masihkah Kemarahan Jokowi Ditakuti Para Menteri?
Suluh

Masihkah Kemarahan Jokowi Di..

23 Oktober 2020 10:35
Potret Survei Setahun Jokowi-Maruf Sejalan Dengan Permintaan Relawan
Suluh

Potret Survei Setahun Jokowi..

22 Oktober 2020 10:14
Indonesia Di Bawah Kendali Menkeu Terbaik
Suluh

Indonesia Di Bawah Kendali M..

21 Oktober 2020 10:52
Libur Panjang Akhir Oktober Jangan Sampai Membuat Corona Meledak
Suluh

Libur Panjang Akhir Oktober ..

20 Oktober 2020 10:48
Monopoli Kebenaran
Suluh

Monopoli Kebenaran

19 Oktober 2020 10:16
Terbebani, Masih Sanggupkah Jokowi Merombak Kabinet?
Suluh

Terbebani, Masih Sanggupkah ..

17 Oktober 2020 10:50
Peningkatan Kapasitas Tes Memang Harus, Tapi Disiplin Protokol Kesehatan Yang Utama
Suluh

Peningkatan Kapasitas Tes Me..

03 Oktober 2020 14:27