Bareskrim Terbitkan LP Pidana Brigjen Prasetijo Utomo Terkait Buronan Djoko Tjandra

Penerbitan surat laporan polisi itu setelah adanya penyerahan hasil pemeriksaan Brigjen Prasetyo Utomo di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

"Sudah ada (LP-nya). Laporan dari Propam diserahkan ke Bareskrim berkaitan dengan saksi yang dimintai keterangan misalnya nanti ada keterangan tambahan akan ditambahkan penyidik Bareskrim Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Bareskrim, Selasa (21/7).

Dalam surat laporan polisi itu, Brigjen Prasetijo Utomo disangka melanggar Pasal 221 KUHP, Pasal 263 KUHP dan Pasal 426 KUHP.

Adapun, Pasal 221 KUHP menyatakan soal mereka yang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan. Sedangkan, Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat

Kemudian, Pasal 426 sendiri mengatur soal jika orang itu lari, terlepas atau melepaskan dirinya karena kelalaian pegawai negeri itu.

"Kami menunggu tim tindaklanjuti daripada kasus ini," ujar Argo.

Brigjen Prasetyo Utomo resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri, menyusul munculnya dugaan penerbitan surat jalan tersebut.

Kebijakan tegas itu merupakan komitmen Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Ketegasan itu telihat dari pencopotan sosok jenderal tersebut hanya dalam hitungan jam.

Dalam pengusutan ini, Kabareskrim Komjen Listyo memastikan tidak pandang bulu dalam melakukan pengusutan terhadap seluruh jajaran Polri yang terlibat dalam perkara Djoko Sugiarto Tjandra.

Siapapun dia, apapun latar belakangnya serta dari angkatan manapun, pengusutan kasus tetap akan berjalan. Mengingat, kata Listyo, menjaga keperayaan, marwah dan institusi Polri jauh lebih penting dari apapun.

"Biar pun teman satu angkatan, kami tidak pernah ragu untuk menindak tegas tanpa pandang bulu," tutup Listyo.