"Ini kan ada karhutla di Riau. Karena mungkin di Riau salah satu kunjungannya, ada beberapa perusahaan di Riau, PT AD itu perusahaan Malaysia. Diminta keterangan ke sini sejauh mana izinnya," kata Harris di Bareskrim Polri, Kamis (3/10).
Sebelumnya, PT Adei Platantion ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditipidter Bareskrim. Adapun luas areal lahan perusahaan sawit asal negeri Jiran yang terbakar itu cukup luas yakni mencapai 4,25 hektare.
Harris menyebut, kewenangan pemberian izin konsensi tidak dikeluarkan olehnya melainkan berasal dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Harris mengatakan rekomendasi izin perusahaan itu dimulai 2006 silam.
"Kita kan perizinannya itu kan istilahnya apa tuh, izinnya dari kementerian, bukan dari kita. Itu dulukan ada satu rekomendasi tahun 2006, tapi dilanjutkan dengan pelepasan kawasan waktu itu," jelas Harris.
Harris mengklaim dirinya baru mengetahui adanya Karhutla di lahan PT Adei Platantion dari pihak kepolisian lantaran sibuk melakukan penanganan Karhutla diwilayah lain
"Saya saja baru tahu dari orang Mabes juga. Itu kan kebakaran di dalam kebun dia. Kita sibuk memadamkan yang lain," kata Harris.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran menyebut pemanggilan Harris karena di daerahnya terdapat banyak titik api dan lahan yang terbakar cukup luas. Polisi juga membuka peluang memanggil kepala daerah lain jika keterangannya dibutuhkan.
"Hotspot-nya banyak di situ (Pelalawan), lahan yang terbakar banyak. Kita ketahui Pak Presiden 2 kali ke Pelalawan," saat memberikan keterangan pers di Bareskrim pada Senin (30/9).
Muhammad Harris, Bupati Pelalawan, Riau memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditipidter) Bareskrim Polri. Dia dipanggil untuk diambil keterangannya sebagai saksi terkait izin perusahaan sawit asal Malaysia PT Adei Platantion. 
BERITA TERKAIT: