Kerjasama Berkelanjutan Pembangunan Perkotaan Kementerian PUPR Dan Perancis

Dua tahun lalu tepatnya, pada 29 Maret 2017, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Industri, Digitalisasi, dan Inovasi Perancis Cristhophe Sirugue menandatangani perjanjian kerjasama atau Memorandum of Cooperation (MoC) di Bidang Pembangunan Kota Berkelanjutan.

Kemudian ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan Indonesia France-Joint Working Group Meeting (IF-JWGM) on Sustainable Development I di Jakarta pada Oktober 2017. Pertemuan dibagi dalam tiga kelompok kerja atau working group (WG) dengan masing-masing pokok bahasan yakni WG-1 perencanaan perkotaan (urban planning), WG-2 permukiman perkotaan (urban settlement) dan WG-3 pengembangan sumber daya manusia (capacity building).

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan hasil dari IF-JWGM I dan menyusun pembaharuan rencana aksi tahun 2019-2020, diselenggarakan IF-JWGM II di Perancis pada 20 Februari 2019.

Pertemuan dipimpin oleh Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti dan Director for European and International Affairs, Ministry for the Ecological and Solidary Transition, Virginie Dumoulin.

“JWGM II ini membahas progres dari masing-masing Working Group (WG) termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur, tentunya kerjasama ini harus diarahkan untuk menunjang tugas-tugas Kementerian PUPR tersebut”, jelas Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam keterangannya kepada redaksi, Senin (25/1).

Dalam WG-1 itu, membahas mengenai perencanaan perkotaan diantaranya rencana kerjasama dalam perencanaan dua kawasan yakni Borobudur di Yogyakarta dan Kawasan Ekonomi Khusus Mamminasata (Makasar, Maros, Sangguminasa, dan Takalar) di Sulawesi Selatan.   

Dalam bahasan WG-2 mengenai permukiman perkotaan, kedua delegasi membahas penataan kawasan kumuh perkotaan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang akan dikembangkan Ecodistrict di Indonesia. Kesepakatan yang dicapai adalah segera dilakukan Feasibility Studi (FS) untuk pengembangan Eco District di Semarang, Wonosobo, dan Yogyakarta.

Sedangkan WG 3 yang membahas masalah Sumber Daya Manusia (SDM) fokus pada kerjasama pengembangan kompetensi SDM Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah melalui short term training dalam bidang perencanaan perkotaan dan teknik sipil dengan lembaga pendidikan tinggi di Perancis.

Selain itu juga dijajaki kerjasama melalui Politeknik PU yang didirikan oleh Kementerian PUPR di Semarang, Jawa Tengah dan akan mulai beroperasi tahun ini.

Dengan pembangunan infrastruktur yang masif tentunya diperlukan SDM baik pada jenjang ahli maupun terampil untuk menjaga agar kualitas infrastruktur yang telah dibangun tetap terjaga sesuai umur rencana.

Untuk itu akan dibuat berbagai training singkat yang dilaksanakan di Jakarta dengan pengajar dari Perancis agar lebih banyak peserta yang dapat diikutsertakan dalam training tersebut.

Delegasi Indonesia juga diberi kesempatan untuk mengunjungi Eco District Saint Ouen yang berada di pinggiran Kota Paris. Memanfaatkan kawasan di pinggiran Sungai Seine yang semula kurang berkembang, Eco District ini dibangun dengan berbagai kriteria diantaranya adalah zero run off, pemanfaatan panel surya untuk energi, pemilahan dan pengolahan sampah untuk energi, dan pembangunan ruang publik yang terintegrasi dengan kawasan lama.

Turut mendampingi Sekjen PUPR Anita Firmanti dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bobby Prabowo, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Muhamad Arsyad, dan Direktur Pengembangan Permukiman, Direktorat Jederal Cipta Karya Didiet Arief Akhdiat. [dzk]