Perseteruan Sudirman-Sofyan Memalukan Dan Ganggu Kerja

Perseteruan ini sebenarnya sudah muncul sejak sebelum bulan puasa lalu. Perseteruan semakin meruncing saat Sofyan tidak hadir dalam acara coffee morning di kantor Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Kuningan, Jakarta, Jumat lalu. Saat berpidato, Sudirman meluapkan kemarahannya. Dia bilang, sudah lama Sofyan tak mau menghadiri undangannya. Sofyan juga dianggap mem­bangkang atas kebijakan yang dikeluarkan ESDM.

Melihat hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR Fadel Muhammad geleng-geleng kepala. Politisi Golkar ini me­nyesalkan peseteruan itu sampai terjadi, bahkan sampai diumbar di ruang publik.

"Perseteruan ini memalu­kan. Dua orang pejabat tidak pantas berseteru seperti itu di ruang publik. Persiden harus me­mangil dan menegur keduanya," ucap eks Menteri Kelautan dan Perikanan ini, kemarin.

Dalam rapat kerja di DPR pada bulan Puasa lalu, kata Fadel, Sudirman dan Sofyan juga sem­pat memperlihatkan perseteruan serupa. Waktu itu, dia berusaha mendamaikan agar tidak men­jadi ramai. Karena perseteruan ini terjadi kembali, dia bakal mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk bertindak.

"Dalam teori kepemimpinan, jika ada bawahan melawan atasan, atasannya salah. Kalau direktur melawan menteri, ya menterinya salah. Karena itu, kami meminta Presiden untuk memanggil dan mengevaluasi keduanya. Kalau nggak selesai juga, akan kami mediasi di DPR," ucapnya.

Anggota Komisi VII DPR Joko Purwanto menganggap, perseteruan Sudirman dengan Sofyan kontra produktif. Politisi PPP ini berharap polemik terse­but segera diselesaikan dan tak dibawa ke ranah publik.

"Mereka ini kan anak-anak bangsa yang terpilih dan teruji dalam bekerja. Berkomunikasi lah secara baik. Tidak perlu berseteru di ruang publik," sarannya.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura Inas N Zubir lebih menyalahkan Sofyan. Sebab, dia menyaksikan Sofyan memang kerap mangkir dalam rapat. Padahal, sebagai dirut PLN, Sofyan tak boleh membangkang atau mengkir atas undangan Menteri ESDM.

"Saya sependapat dengan Pak Menteri. Dirut PLN memang kerap mangkir, termasuk saat diundang DPR. Itu menunjukkan ketidakpatuhan Dirut PLN den­gan berbagai mitra kerjanya," tegas dia.

Karena itu, Inas meminta, Presiden memanggil dan mengevaluasi kinerja Sofyan. Namun begitu, dia tidak mau mendahu­lui Presiden Jokowi soal pantas tidaknya Sofyan untuk diper­tahankan.

"Perseteruan antar pejabat negara harus segera diselesai­kan. Saya tidak dalam kapasitas atau membela salah satu pihak. Pemilihan dan pemecatan Dirut PLN merupakan kewenangan Presiden," ucapnya.

Seusai acara coffee morning itu, Sudirman meminta Sofyan tidak terus membangkang, karena bisa menghambat pro­gram pemerintah. "Yang paling penting, saya minta Direksi PLN menghentikan kebiasaan menantang, memprotes regu­lasi karena itu membingungkan pasar," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sofyan membantah anggapan dirinya bermasalah dengan dengan Kementerian ESDM maupun Sudirman. Kalau diundang Menteri ESDM, sebagai bawahan pasti dirinya akan hadir. "Nggak ada masalah. Saya kalau dipanggil pasti datang. Mau diskusi apa juga boleh. Kalau ada undangan pasti datang. Dipanggil menteri kan nggak mungkin nggak datang," ucap­nya.

Mengenai ketidakhadirannya di acara coffee morning itu, Sofyan berkilah bahwa ada kesalahan administrasi. Sofyan mengaku tak hadir karena undangan yang dikirim Kementerian ESDM melalui fax tak sampai padanya. Dia bilang, penerima fax di Kantor PLN tanpa sengaja tidak menginformasikan acara itu ke dirinya.

"Saya jujur nggak tahu, rupanya ada undangan. Saya sungguh nggak lihat, nggak tahu juga, nggak diinformasikan juga di bawah. Kemudian saya bilang coba ada undangan nggak. Katanya saya diundang, saya cek memang rupanya masuk di fax. Kealpaan kami mung­kin tidak terinformasikan ke­pada saya. Jadi sama sekali saya nggak tahu ada undangan itu. Saya juga kaget, karena ada di fax. Biasanya kan kalau surat langsung masuk gitu ya dibuku­kan, diadministrasikan. Itu saja sih," kilahnya. ***