"Sementara taipan pengembang terjepit di tengah," kata anggota DPD RI, AM Fatwa, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 16/7).
Menurut Fatwa, publik pun menangkap bahwa terjadinya tarik ulur atau polemik reklamasi hakekat utamanya karena kepentingan pengembang. Sementara itu, kepentingan rakyat khususnya keselamatan dan keseimbangan lingkungan hidup jangka panjang pantai utara Jakarta menjadi pertanyaan besar.
"Kita berharap ketegasan Presiden Jokowi untuk berada pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Negara jangan sampai kalah oleh taipan pemodal," demikian AM Fatwa.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: