"SPBUN PPKS menolak upaya tersebut, karena akan mengkerdilkan peran PPKS di tengah makin strategisnya peran Litbang bagi pertanian dan industri sawit nasional. Apalagi, hingga kini PPKS adalah satu-satunya pusat penelitian di Indonesia," tegas Ketua SPBUN PPKS, Ilham Lubis.
Menurutnya, selama ini PPKS telah menyuplai bibit bagi sekiÂtar 6 juta hektar kebun sawit dari 11 jutaan kebun sawit BUMN, swasta, dan kebun rakyat di Indonesia. Sayangnya, peran PPKS malah disia-siakan. Saat ini malah muncul wacana PPSK disatukan dengan lembaga peneÂlitian seperti kakao dan karet.
Pihaknya berharap, ujar Ilham, PPKS justru dikembangkan agar perannya bisa makin strategis. Sebab, hingga saat ini PPKS belum punya status kelembagaan yang jelas, antara di PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) yang merupkan anak perusahaan PTPN.
"Di tengah moratorium perÂluasan lahan sawit, terkait isu
global warming, peran Litbang amat penting agar produktiviÂtas meningkat. Dengan peran Litbang, Indonesia bisa beralih dari negara pengekspor CPO menjadi pengekspor produk turunan sehingga makin bernilai tambah," jelas Ilham.
Ilham justru menyarankan peÂmerintah menjadikan PPKS seÂbagai BUMN tersendiri. Dengan begitu, PPKS punya cukup kewenangan untuk mengemÂbangkan hilirisasi sawit.
"PPKS bersama PTPN1 samÂpai 14, termasuk holding PTPN ingin PPKS menjadi BUMN tersendiri dengan tetap memerÂankan fungsi Litbang di bawah Balitbang Kementan," tandasÂnya. ***
Serikat Pekerja Perkebunan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (SPBUNPPKS) menentang renÂcana pemerintah yang mau meÂlebur lembaganya dengan pusat penelitian yang lain menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Peleburan tersebut dinilai akan mengkerdilkan penelitian dan pengelolaan sawit di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: