Namun, Pemprov DKI tak bisa langsung memanfaatkan lahan tersebut. (Baca:
Hasil Audit BPK Enggak Ngaco Seperti Dituding Ahok)
"Sdh dibeli dg LUNAS n pakai cek tunai th 2014, lahan itupun tak bisa langsung pakai, baru 2 thn kemudian bisa pakai," ungkap Wakil Ketua DPR Fadli Zon lewat akun Twitternya @fadlizon malam ini.
"Jd ibarat beli mobil hari ini dibayar lunas, tp boleh pakai 2 thn lagi. Transaksi macam apa ini @basuki_btp?" sambung Fadli dalam dalam kultwit dengan tagar #papamintarumahsakit.
"Apalagi lahan yg dibeli adalh HGB yg akan habis pd 2018, makin aneh lg pembelian terburu2 sumber waras," katanya lagi.
Apalagi, masih cuit Fadli, sebenarnya cukup banyak lahan milik Pemprov DKI yang free untuk dijadikan sebagai tempat membangun rumah sakit seperti saran Dinas Kesehatan. Misalnya di kawasan Sunter atau tempat lain.
Karena itu, dia menegaskan, kalau menggunakan akal sehat, pembelian lahan sumber waras bermasalah dan merrugikan negara alias ada korupsi."Apkah ada unsur perkaya diri sendiri, org lain atau korporasi? Itu perlu diteliti lbh lanjut. Just follow the money!" serunya.
"Mari kita tunggu kerja @KPK_RI soal sumber waras. Pimpinan yg lalu bilang jelas ada korupsi di kasus ini," tandasnya.
Untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama, dia mengingatkan, agar tidak bereaksi berlebihan terhadap temuan BPK tersebut. "Jurus mabuk @basuki_btp hanya akan mempertinggi tempat jatuh," demikian Fadli Zon.
[zul]
Pemerintah DKI Jakarta sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 755,69 miliar untuk membeli lahan seluas 3,6 hektar dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) pada Desember 2014 lalu. 
BERITA TERKAIT: