Polemik reklamasi ini menyeruak saat KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, 1 April lalu. Tuduhannya, menerima suap terkait raperda reklamasi dari bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Kontak publik menyoroti proyek reklamasi ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sudah meminta agar proyek ini dihentikan sampai Pemprov DKI mengantongi semua perizinan yang diperlukan. Hal serupa diutarakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Yang terbaru, Wapres Jusuf Kalla juga ikut angkat bicara. JK, sapaan Jusuf Kalla, meminta agar proyek itu disetop dulu sampai ada dasar hukum yang kuat.
"Kalau dalam proses ya bisa (dihentikan) sementara. Sambil menata atau mempelajari, mengambil dasar hukum yang benar," ucapnya di sela mengantar Presiden Jokowi yang bertolak ke Eropa, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin.
Sejumlah menteri juga turut mengantar Jokowi: Menko Maritim Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Menurut JK, dirinya tak anti dengan reklamasi. Sebab, banyak negara sudah melakukan hal ini dan sukses. Yang JK inginkan adalah segala persyaratan tuntas sebelum proyek dikerjakan. Karena itu, JK meminta Ahok untuk mengkaji seluruh aspek hukum terkait proyek tersebut.
"Semua itu berdasarkaan hukum. Ada undang-undang untuk itu. Tadi kalau bicara dengan Bu Menhut, bagaimana kita membuat keputusan sesuai dengan undang-undang yang ada. Izinnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, baru bisa," jelasnya.
Siti Nurbaya menyebut, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Berdasarkan UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, harus ada rencana strategis dalam proyek itu.
"Apa yang dipertegas di situ adalah semua izin terkait reklamasi itu adalah kewenangan menteri, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian, ada syarat di situ yakni rencana strategis, zonasi dan rencana pengelolaannya," ucap Siti.
Tapi, permintaan JK dan semua pejabat tadi ditolak mentah-mentah oleh Ahok, sapaan akrab Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Dia keukeuh tetap melanjutkan proyek tersebut. Dia beralasan, tak ada dasar hukum yang bisa digunakan untuk menghentikan proyek itu.
"Kalau Pak JK minta dihentikan, maka saya bilang banyak juga yang minta dihentikan. (Tapi) dasar hukumnya mana?" ucapnya di sela penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada para pengemudi Go-Jek di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kemarin.
Ahok khawatir jika dirinya menghentikan proyek tersebut justru akan digugat para pengembang. Apalagi, sebelumnya para pengembang ini sudah menang di pengadilan terhadap pihak-pihak yang mau menghentikan reklamasi. Kalau dalam gugatan nanti Pemprov sampai kalau, bayar uang dendanya akan sangat mahal.
"Kalau saya digugat dan saya kalah di PTUN, dan suruh ganti, berapa triliun? Yang kalah Pemda lho, jadi Pemda yang harus bayar. (Coba) kamu kira (kalau harus banyar denda triliunan) DPRD mecat saya nggak?" cetusnya.
Menanggapi kerasnya sikap Ahok ini, pemerhati politik Dimas Oky Nugroho menyarankan Presiden Jokowi harus bicara. Dengan Presiden bicara, diharapkan segala polemik tentang reklamasi ini bisa selesai.
"Harusnya Presiden memberikan statement, untuk menjadi rujukan utama dari berbagai silang pendapat dan kontroversi mengenai rekalamasi. Karena bagaimana pun yang menjadi kebijakan Presiden jadi acuan utama," ujar direktur eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting ini, tadi malam.
Dimas meminta Ahok jangan keras kepala seperti anak kecil. Mungkin saja yang diucapkan Ahok benar. Tapi, sebagai kepala daerah, dia tetap harus merangkul berbagai pihak untuk mencari jalan terbaik atas polemik reklamasi itu. Bukan malah terus menampilkan silang pendapat di media.
"Problem sekarang itu sangat runyam. Ahok jangan terus menyalahkan lembaga negara itu. Ahok jangan hanya memproduksi konflik. Karena politik bukan hanya seni berkonflik, tapi juga seni bekerja sama untuk menyelesaikan masalah," tandasnya.
Guru besar ilmu politik Universitas Indonesia Prof Maswadi Rauf mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang masih diam atas polemik reklamasi ini. Padahal, gara-gara sikap diam itu, polemik reklamasi jadi berlarut-larut.
"Ini bukan pertama Jokowi diam. Saat polemik PSSI dan juga proyek kereta cepat, Jokowi diam. Dia membiarkan para bawahannya debat. Harusnya dia kan dia menuntaskan, agar jelas," ucapnya, tadi malam.
Menurut Maswadi, Ahok adalah orang yang keras kepala. Ahok tidak mendengarkan permintaan DPRD, DPR, menteri, sampai Wapres. Untuk itu, harus Presiden yang bicara. Sayang, Jokowi malah memilih melakukan kunjungan ke luar negeri sebelum memberikan pernyataan apapun.
"Sampai sekarang kita tidak tahu sikap Presiden. Mungkin dia bela Ahok. Tapi kan harusnya dia bicara. Kalau terus diam seperti ini kan lucu. Yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu, tapi Presiden membiarkan saja," tandasnya. ***
Menteri, anggota DPR, anggota DPRD sampai Wapres sudah satu suara meminta proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta, disetop sementara. Tapi Gubernur Ahok tetap akan melanjutkannya. Apa karena Presiden Jokowi belum bersikap? Entahlah, yang pasti sampai kemarin Jokowi masih membisu soal ini. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: