Namun, Ahok menjelaskan untuk saat ini pihaknya hanya menyegel bangunan yang ada izin bangunannya tidak ada seperti di pulau C dan D.
"Kalau pulau gak ada yang segel, reklamasi jalan terus kok, bangunan kita segel, kita bilang jangan terusin, itu aja," terang Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (14/4).
Disinggung soal kerugian pengembang yang sudah melakukan pembangunan di dua pulau tersebut Ahok mengakui pasti ada kerugian yang dialami.
"Kalau kerugian pasti pengusaha rugi," ujarnya.
Bahkan kerugian tersebut, lanjut Ahok akan berbuntut panjang juga pada kerugian pemda.
"Kalau kereka mau nyambung sertifikat pemda tiap mau nyambung bayar 5 persen NJOP langsung lima persen dan kalau jadi nih reklamasi pemda dapet 45 persen fasum fasos, terus lima persen komersial," ungkapnya.
Pasalnya, setiap lahan yang dia jual 15 persen dari NJOP, berdampak pada kerugian masyarakat yaitu para pegawai.
"Kalau kamu bangun rumah industri semen, cat, atep, kabel semua hidup. Industri properti itulah yang membuat pergerakan ekonomi terbesar di seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi mau di Tiongkok mau di Eropa semua adalah properti, itu rugi semua," beber Ahok
"Apalagi pemerintah, pajak, itu transaksi BPHTP, kamu tinggal, punya tanah bayar PBB, bayar listrik, listrik enggak ada subsidi disitu, kalau dia enggak ada subsidi, PLN juga untung subsidi balik, air semua sistem, gak ada yang subsidi, dan dia juga wajib untuk zero waste, belum lagi nampung tenaga kerja," demikian Ahok.
[ysa]
. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan penyegelan pulau-pulau reklamasi yang sedang dikembangkan di Pantura Jakarta. 
BERITA TERKAIT: