"Saya terimakasih sama KPK kemarin, bapak ibu panggil saya, kalau nggak panggil saya jadi liar di luar, seolah-olah saya bersalah. Padahal yang dilaporkan BPK itu
nggak masuk akal," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/4).
Ahok menilai, tidak masuk akalnya adalah terkait pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta dibandingkan dengan PT. Ciputra.
"Kami bandingkan harga pembelian oleh Ciputra dengan saya, dengan DKI, yang Ciputra itu belinya pakai harga pasar, kalau (kami) pakai NJOP, benar. Kalau bandingkan dengan harga yang saya beli, harga NJOP. Dibandingkan harga pasar, saya lebih murah," jelas Ahok.
Oleh sebab itu, dia menilai audit yang dilakukan oleh Efdinal, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tidak fair.
"Berarti kamu udah nggak fair, menipu. Laporan BPK itu menipu saya bilang saya tulis surat ke badan kehormatan KPK. Efdinal cuma dicopot jadi fungsional, tapi laporannya itu. Saya seneng, KPK saya sampaikan seperti itu dan dicatet di BAP," beber Ahok.
"Yang kedua dia bilang ini kerugian kenapa nggak pake NJOP di belakang. Eh yang nentuin NJOP emang kita yang netapkan. Tapi wilayahnya siapa? zona merah siapa yang netapin? Dari dirjen yang nentuin angka-angkanya, staf ahli semua. Bukan kami lho, itu ada itung-itungannya," tambah Ahok.
[ysa]
. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, senang bisa diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 12 jam terkait kasus dugaan korupsi pemelian lahan RS Sumber Waras. 
BERITA TERKAIT: