Sebelumnya sempat diisukan bahwa Staf Khusus Gubernur Basuki Tjahja Purnama itu dicegah terkait kasus suap suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
"Belum," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam acara ILC
TVOne malam ini.
Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, karyawan PT Agung Podomoro Land Triananda Prihantoro, serta Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai tersangka.
Soal apa peran Sunny dalam perkara tersebut, Saut belum mau buka mulut.
"Apa yang dilakukan dalam kasus ini, kita lihat saja nanti," tandasnya.
Sebelumnya Jurubicara 98 Indonesia Tolak Reklamasi Teluk Jakarta, Agung W Hadi, mendesak KPK segera menangkap Sunny. Apalagi KPK telah menangkap pihak pengembang dan anggota legislatif, sementara keterlibatan eksekutif dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta yang dinahkodai oleh Ahok sebagai pemberi izin proyek reklamasi belum disentuh.
Terlebih, Sunny yang merupakan peneliti senior CSIS, yang tak lain adalah iparnya Ahok dan kerabat Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, disebut-sebut jadi penghubung antara Ahok dengan pengusaha dan Ahok dengan dewan.
Karena, Agung meyakini Sunny menjadi saksi kunci untuk menuntaskan skandal reklamasi Teluk Jakarta. "Kami meyakini Sunny tahu banyak terkait keluarnya izin reklamasi oleh Ahok," kata Agung.
[zul]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memastikan bahwa Sunny Tanuwidjaja belum dicegah untuk bepergian ke luar negeri. 
BERITA TERKAIT: