Menperin Dorong Aceh Kembangkan Industri Ikan Olahan

Hal itu disampaikan Menperin saat mengunjungi Pelabuhan Perikanan Lampulo di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Minggu (27/3).

Provinsi Aceh memiliki potensi industri pengolahan perikanan laut yang besar. Ini terlihat dari garis pantai mencapai 1.660 kilometer dan luas perairan laut seluas 295 ribu km persegi, baik teritorial dan zona ekonomi eksklusif.

Sektor perikanan ini terdiri dari penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Ke depan, industri olahan bakal dipacu guna mendongkrak nilai tambah dan serapan tenaga kerja.

Menperin menjelaskan berkembangnya industri berbasis perikanan laut ini, dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan pemerataan industri yang selama ini lebih berpusat di Pulau Jawa.

Dalam dialog dengan pelaku usaha saat menyambangi fasilitas tempat penyimpanan dan pendinginan ikan (cold storage) di lokasi yang sama, pelaku usaha mengaku sangat berminat melakukan pengolahan lebih lanjut.

Selama ini, cold storage di Aceh menerima hasil tangkapan nelayan setempat untuk selanjutnya dikirim ke Medan, Sumatera Utara dan diolah, salah satunya menjadi produk ikan kalengan.

"Ikan dari perairan Aceh sangat beragam dan tangkapan nelayan kontinyu. Selain untuk konsumsi lokal, juga dikirim ke Medan dan lantas diekspor. Kami berminat dengan mengolah di sini dan salah satu fasilitas pendukung yang kami harapkan adalah ketersediaan air bersih," kata Kepala Bagian Pembelian PT Aceh Lampulo Jaya Bahari, Abu Bakar kepada Menperin.

Menperin yang didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh, Ir Arifin, menegaskan masukan dari pelaku usaha sangat berguna bagi upaya mewujudkan industri ikan olahan. Ke depan, Kemenperin dan Pemda bakal berkoordinasi untuk memberi solusi yang konkret demi mempercepat realisasi hal tersebut.

Ikan laut tangkapan nelayan berasal dari perairan di wilayah Aceh yang meliputi Samudera Hindia di bagian barat, Selat Malaka di sisi timur dan Laut Andaman di sebelah utara Aceh.

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Euis Saedah mengatakan, pihaknya bakal mendorong pemanfaatan ikan dan hasil laut guna meningkatkan nilai tambah. "Ibu-ibu di kawasan pesisir dapat dibina dan dampingi memproduksi aneka kerajinan, misalnya yang berbahan baku kerang," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Dalam kunjungan kerja ke Aceh, itu Menperin meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Tahun 2017. Rakor yang digelar oleh Direktorat Jenderal IKM ini diikuti perwakilan Dinas Perindustrian dari 34 provinsi.

Menperin mendorong penyebaran dan pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) dapat merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya luar Pulau Jawa. Untuk itu, diperlukan peran Pemerintah Daerah meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dalam penyusunan program pemberdayaan IKM nasional.

Sampai saat ini, IKM telah berkontribusi sebesar 34,82 persen terhadap pertumbuhan industri pengolahan non-migas secara keseluruhan. Angka itu dapat tercapai karena dukungan lebih kurang 3,6 juta unit usaha, yang merupakan 90 persen dari total unit usaha industri nasional.

"IKM di luar Jawa memiliki keunggulan potensi sumber bahan baku dan kreativitas berbasis budaya. Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenperin sangat penting guna memacu pertumbuhan IKM, maka komunikasi dan dialog dua arah sangat berarti bagi pengembangan ke depan," ucapnya. [zul]