Pada titik ini harus jelas, bahwa sejatinya semuanya tergantung pada Presiden mau memilih kapal riset Shell dengan nama FLNG atau OLNG yg sudah puluhan tahun beroperasi di Indonesia. Apakah negara ini mau membangun kilang darat (OLNG) atau membiayai kapal riset LNG apung (FLNG) Shell di Belanda.
Berbeda halnya bila seluruh biaya termasuk
cost overrun murni menjadi tanggungjawab kontraktor Inpex/Shell, maka perdebatan soal pilihan pembangunan kilang darat atau apung masih terbuka lebar dan bisa dimengerti.
Jadi, jelas bahwa selama ini ada manipulasi atau pelintiran data dari pihak yg berwenang untuk mendukung kilang apung yang sengaja dibuat murah melalui konsultasi abal-abal, sehingga seolah-olah biaya kilang apung lebih ekonomis dibandingkan biaya kilang darat.
Manipulasi itu bersumber dari data-data yang dipasok konsultannya Shell/Inpex di Jakarta atau sebaliknya, yang merupakan calon pemegang sebagian lisensi dan juga sebagai operator sekaligus vendor pembangunan kilang.
Ketika harga minyak mentah mencapai di bawah USD 30+ per barel seperti saat ini, maka skenario LNG Laut (FLNG) akan menyebabkan hampir seluruh pendapatan ekspor negara tersedot untuk membayar seluruh yang dijadikan
cost recovery dengan cara membuat
cost overrun.
Sedangkan dengan skenario LNG Darat, di pulau Selaru sebagian gas harus/wajib dialirkan untuk petrokimia dan pembangkit listrik PLTG yang harga jual gasnya bersifat per tahun dan tidak diikat dengan harga minyak mentah (crude oil), dan akan tetap memberikan pendapatan stabil buat kas negara disamping memberikan lapangan pekerjaan buat penduduk di Indonesia bagian timur (NTT-Maluku-Halmahera dan Kepulauan Aru).
Dampak ikutan lainnya dengan adanya alirian listrik, Selaru dan pulau-pulau sekitarnya akan hidup dan ramai oleh kapal-kapal dan penerbangan dari berbagai wilayah yang akan ramai pulang-pergi ke sana, maka pasti akan dibutuhkan lapangan terbang baru. Sehingga pulau Selaru benar-benar menjadi kota yang memberikan manfaat ekonomi bagi penduduknya.
Maka tidak dipungkiri akan lahir kota seperti Balikpapan atau Bontang baru. Kondisi ini akan menciptakan lapangan kerja yang sangat berarti bagi rakyat di kawasan itu. Ini adalah salah satu contoh dari multiplier effect yang bisa langsung dirasakan. Bahkan bukan mustahil, dalam 10 tahun, Selaru juga akan mendapatkan pasokan gas alam dari lapangan gas di Timor Leste untuk di cairkan disana sebagai tempat pemasaran gas buat negara itu.
Keuntungan lain, dalam prakiraan P50 (probability 50%) Shell/Inpex dari proses ekplorasi lanjutan kelak ditemukan cadangan-cadangan gas baru antara Masela, Selaru dan sekitarnya dua-tiga kali lebih besar dari cadangan P90 yang sudah dilaporkan yang bisa melebihi 100 tahun. Maka pemerintah tidak perlu menggelontoran dana besar lagi untuk memanfaatkannya, karena tinggal menyambungkan pada jaringan pipa yang sudah ada.
Dengan pembangunan kilang darat (OLNG) dan pipanisasi, berarti negara benar-benar berusaha memakmurkan rakyat Indonesia, khususnya yang ada di kawasan Indonesia Timur. Alur seperti ini sekaligus klop dengan konsep Tol Laut-nya Presiden Jokowi.
Semua benefit tersebut mustahil terwujud bilamana yang dipilih adalah pembangunan fasilitas riset Shell dengan LNG terapung (FLNG). Seperti disebutkan di depan, teknologi kilang apung ini dikuasai atau dimiliki Shell. Kandungan lokalnya tidak banyak, maksimal hanya 10% dan angka ini sudah meliputi bahan baku, teknologi, juga sumber daya manusia (SDM) dengan masa pakai FLNG tidak lebih dari 25 tahun menjadi rongsokan karena tdk ada
dry dock di Indonesia yg mampu, dibanding dengan keberadaan dari cadangan gas P50 (probalibility 50%) disekitar blok Masela yg mampu menghasilkan gas alam selama lebih dari 50 tahun dengan 2-3 train proses pencairan gas bersih (
lean gas) dari blok Masela.
Pengalaman OLNG bangsa kita dapat dipastikan lebih banyak bila dibandingkan Shell. Jangan lupa, kilang LNG Bontang kebanggaan Indonesia itu telah menjadi soko guru†bagi kilang-kilang LNG di seluruh dunia. Banyak diantara mereka yang mengirimkan tenaga-tenaga operator dan insinyur-insinyur operasinya untuk "sekolah" di Bontang. Kilang LNG Bontang dioperasikan oleh 100% tenaga ahli nasional (tanpa satu pun expat) dan terbukti handal sampai saat ini. Sebelum Era Bontang, kita memiliki Era Arun, dimana dimasa keemasannya, kilang Arun LNG menjadi referensi utama pengembangan kilang LNG di dunia, termasuk Qatar.
Mungkin menteri kita yang akuntan ini perlu belajar ke Akamigas dan perlu untuk belajar memahami bahwa apa yang dulu diusulkan oleh Inpex/Sehll (pada tahun 2009-2010) dan diputuskan pada tahun 2010 adalah berbeda dengan revisi yang diusulkan 5 tahun kemudian dimana kondisi pada tahun 2010 adalah berbeda dengan tahun 2015. Pada saat persoalan fundamental yang menyangkut hajat hidup bangsa Indonesia ini dihadapkan, maka Presiden jelas mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan.
Banyak pakar-pakar gas dadakan yang latar belakang pendidikannya; ekonomi-politik, ilmu politik, ilmu akuntansi, pekerja sosial dan ilmu pertanian, bukan dalam ilmu rekayasa (engineering science) ataupun teknologi gas (
gas technology), berbicara mengenai manfaat dari FLNG, padahal sejak lahir sampai berkomentar, mereka belum pernah melihat dengan nyata bagaimana wujut operasionil yang sebenarnya dari sebuah kapal bargas FLNG sesungguhnya, karena memang belum pernah ada didunia sampai hari ini.
Apalagi bagi seorang pejabat negara Migas berani berargumentasi dengan mengatakan sesuatu yg belum ada mengenai kelebihan dari proses gas floating (FLNG) yg dia/mereka sendiri belum pernah melihatnya apalagi meneliti dan membicarakan manfaat dan keuntungan ekonomi dari yang dihasilkan oleh teknologi FLNG. Sehingga dia bisa mengatakan dengan keyakinan bahwa kapal riset FLNG lebih bagus dari OLNG yang nyata-nyatanya sudah beroperasi puluhan tahun di Indonesia mulai dari Arun (Aceh), Bontang (Kaltim), Tangguh (Papua) dan Donggi (Sulawesi).
[***]Penulis adalah Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia, Penasihat Menko Maritim dan Sumber Daya
BERITA TERKAIT: