Demikian disampaikan politikus Golkar, Nurul Arifin. Bahkan, lanjut Nurul, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie akan menulis surat secara resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat terlibat dalam pelaksanaan Munas yang bersih dari
money politics.
"Munas juga diselenggarakan dengan prinsip-prinsip demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan," kata Nurul kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 24/2).
Sementara itu, sambung Nurul, salah satu syarat untuk calon Ketua Umum adalah dapat mempresentasikan dan menguasai butir-butir visi Indonesia sejahtera 2045.
"Diharapkan Munas yang akan datang tidak menyisakan persoalan dan konflik baru. Hendaknya semua dapat saling mengingatkan agar Munas dapat berjalan dengan baik," demikian Nurul.
[ysa]
BERITA TERKAIT: