Puan Maharani: Jangan Politisir Pembagian Raskin!

‎ . Masyarakat diminta melapor kepada aparat penegak hukum kepala desa dan jajaran birokrasi yang menyelewengkan penyaluran beras miskin (raskin). Sebab penyaluran raskin harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan tidak boleh dipolitisasi untuk tujuan yang lain-lain.

‎Demikian disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani.  Puan pun memberikan secara simbolis beras bulog kepada perwakilan masyarakat, dalam acara peluncuran penyaluran program Raskin/Rastra tahun 2016 tingkat nasional, yang dipusatkan di kantor Gubernur Bali (Selasa, 26/1). Kegiatan launching itu sebagai tanda mengawali penyaluran raskin ke seluruh kabupaten/kota.  

‎‎"Pembagian raskin ini sangat rawan dipolitisasi oleh banyak pihak, bahkan saya sudah dapat laporan dari mana-mana, dalam pemilihan kepala desa juga ada politisasi raskin," kata Puan, sambil meminta masyarakat untuk melaporkan hal-hal tersebut ke pihak kepolisian apalagi jika sampai memotong jumlah raskin yang sebesar 15 kg per bulan. 

‎‎"Jangan main-main mengurus orang miskin. Kalau ada penyelewengan laporkan segera ke kepolisian supaya diproses secara hukum," sambung Puan, dalam peluncuran Penyaluran Program Raskin/Rastra 2016 yang juga dihadiri oleh Gubenur Bali Made Mangku Pastika dan Dirut Bulog Djarot Kusumayakti. 

‎‎Dalam kesempatan tersebut, politikus PDIP itu juga berharap semua daerah ke depan lebih mengedepankan makanan khas daerah masing-masing sebagai makanan pokok. Penyeragaman dengan menjadikan nasi sebagai makanan pokok seluruh penduduk Indonesia perlahan-lahan diakhiri. Alasannya, tidak semua daerah cocok untuk menanam padi, sementara kebutuhan terus meningkat. 

‎"Kita harus kembalikan kebiasaan-kebiasaan seperti dulu. Di Ambon makanan pokoknya sagu. Di Gorontalo sangat cocok untuk jagung. Apa-apa dari jagung. Ya lauknya jagung, sayurnya ada jagung, makanan pokoknya jagung, tapi kok harus tetap ada nasi. Ini kan yang harus kita perbaiki ke depan," tegasnya.‎  

‎Jika semua daerah mampu mengembangkan makanan khasnya sebagai makanan pokok, Puan Maharani yakin masalah ketahanan pangan bisa lebih mudah diatasi. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras yang kerap menimbulkan kegaduhan politik, bisa dihindari.‎  

‎"Kalau seperti itu yang terjadi, impor beras hanya untuk memperkuat hubungan diplomatik. Tapi, sekali lagi, jangan main-main urus rakyat miskin," ujarnya.  

‎Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, mengungkapkan penyaluran raskin di Bali bisa mempercepat akselerasi pengungan jumlah angka kemiskinam di daerah tersebut. Angka kemiskinan di Bali masih cukup tinggi, yakni dari 6,18 persen tahun 2008, hanya berkurang menjadi 5,25 persen tahun 2015. Sementara angka pengangguran saat ini mencapai 1,9 persen.  

‎Sedangkan Dirut Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan transformasi dan peningkatan kualitas beras raskin terus dilakukan pihaknya. Raskin tidak boleh lagi identik dengam beras kualitas jelek.‎[ysa]