Karena itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Abdullah Syafei Alkadri menyindir gaÂya para menteri yang seperti pengamat politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
"Kalau jadi menteri itu harus satu suara. Jangan jadi LSM, ormas atau seperti pengamat yang sudah memperdebatkan kebijakan pemerintah dari pada menjalankan kebijakan," sindir Abdullah kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Diakui dia, selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan banyak menteri yang doyan membuat sensasi dengan perang kata-kata di publik dan media massa. Tak hanya itu, menteri juga mengkritisi program menteri lain. "Seharusnya perdebatan itu terjadi di rapat kabinet. Di luar tidak ada lagi perdebaÂtan," sarannya.
Akibat dari perdebatan yang tidak kondusif, memÂbuat pemerintahan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. "Saya tidak setuju kalau ada menteri yang mengkritik kebijakan menteri lainnya. Saya harapkan dihentikan ada menteri seperti itu."
Lebih baik, sambung dia, para menteri lebih fokus pada program kerjanya masing-masing dan mempercepat pemÂbangunan pemerintah agar lebih baik lagi. Sebab, saat ini Indonesia kalah jauh dari negÂara lain. "Masa iya kita tertingÂgal terus, kapan kita majunya kalau ribut terus," katanya.
Ditanya mengenai menteri yang membuat kegaduhan itu mayoritas dari non parÂpol? Anggota DPRini tak menampik ada pendapat sepÂerti itu, karena bukti memang menteri non parpol yang banyak membuat kegaduhan. "Tapi ada juga menteri non parpol minta back up dari parpol," ungkapnya.
Ditanya lebih lanjut menÂgenai menteri mana yang meÂminta bantuan partai politik, Abdullah enggan menjelasÂkan lebih detail. "Saya tidak bisa tunjukan. Tapi publik pasti tahu," elaknya.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo meÂnyinggung masalah reshuffle kabinet saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Sabtu kemarin.
Menurut dia, sangat mudah memutuskan merombak susuÂnan kabinet dengan melihat indikator kinerja menteri yang selalu dia catat dalam buku rapor menteri. "Masalahnya apa? Karena apa? Karena dari kementerian belum ada tanda tangan? Telepon menterinya detik itu juga. Saya beri waktu 1,5 bulan. Saya cek lagi beÂlum selesai, tinggal ditulis di rapornya, merah. Mudah, nanti reshuffle ganti. Memang sepÂerti itu,"kata Jokowi. ***
Maraknya kegaduhan politik nasional tidak lepas dari kinerja kementerian yang lebih suka membuat sensasi ketimbang prestasi. Hasilnya citra pemerintahan pun ikut-ikutan tercoreng. 
BERITA TERKAIT: