Politikus Golkar Nurul Arifin, ikut memberi saran terkait dengan
reshuffle ini. Nurul mengakui bila
reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, tentu saja, Presiden juga patut membertimbangkan baik-baik apa yang menjadi kebutuhannya.
"Sehingga
reshuffle itu menjadi bermakna dan bermanfaat bagi rakyat," kata Nurul kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin, 28/12).
Menurut Nurul, hendaknya Presiden Joko Widodo lebih banyak menempatkan orang-orang yang profesional atau para tehnokrat di bidangnya. Dalam konteks ini, prinsip zaken kabinet patut menjadi pertimbangan di tengah melemahnya perekonomian dan penegakkan hukum yang masih tebang pilih dan seringkali digunakan sebagai kepentingan politik.
Di saat yang sama, lanjut Nurul, pelanggaran terhadap UU juga patut dipertimbangkan agar komitmen dan taat pada konstitusi.
"Jangan hanya mengakomodir partai yang mendukung atau yang baru akan bergabung dengan pemerintah," demikian Nurul.
[ysa]
BERITA TERKAIT: