Hal yang menjadi sorotan itu, pertama, adalah terkait dengan permohonan perpanjangan yang dinilai diajukan terlalu dini. Kedua, terkait kompensasi yang diberikan Freeport jika perpanjangan Kontrak Karya diberikan pemerintah.
Polemik ini melahirkan kegaduhan publik hingga mengakibatkan Ketua DPR RI, Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya, dan sepertinya kegaduhan politik akan berlanjut. Dan pada akhirnya, dalam pandangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI), kegaduhan Kontrak Karya Freeport pada akhirnya hanyalah petarungan politik dan kehilangan substansi yang sebenarnya.
Karena itu, BPP HIPMI, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 28/120, akan menggelar diskusi dengan tema "Kegaduhan Freeport Untuk Siapa."
Diskusi ini akan menghadirkan pembicara Lukas Enembe (Gubernur Papua), Kardaya Warnika (Ketua Komisi VII DPR RI), Sudirman Said (Menteri ESDM RI, Maroef Sjamsoeddin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Didik J. Rachbini, Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) KADIN Indonesia.
[ysa]
. Polemik perpanjangan kontrak karya Freeport Indonesia menghangat dengan dua poin hal yang menjadi sorotan. 
BERITA TERKAIT: