"Mengapa Setya Novanto menyebut nama Luhut begitu banyak dalam transkrip. Itu akan merugikan Presiden Jokowi," kata Korlap Gerakan Rakyat 20 Oktober (Geruduk), Panel Barus, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 20/11).
Supaya menjadi terang benderang, lanjutnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan polisi harus segera mampu mengungkap kebenarannya. Jika ini memang pencatutan nama baik, maka jelas ini mengarah ke penipuan, dam langkah penegakan hukum harus dilakukan.
"Apa kepentingan SN dan Luhut dalam perkara Freeport? Kita semua relawan dan rakyat tidak mau ini akan merugikan Pemerintahan Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi," ujar Panel.
Panel menegaskan, rakyat dan relawan juga jangan sampai terbuai dengan langkah Sudirman Said melaporkan Setya ke MKD DPR.
"Biar saja sinetron perang antar Gang seperti dikatakan Menko Rizal Ramli jadi tontonan rakyat. Yang jelas dan pasti kita tahu kinerja Menteri ESDM sedang disorot menjelang reshufle Kabinet Jilid 2 mendatang," ujar Panel.
Panel mengajak rakyat dan relawan bersatu mendorong agar para menteri Kabinet Kerja menjalankan Nawacita. Panel Barus juga mendukung penggantian menteri-menteri yang tidak bekerja sesuai dgn nawacita.
"Ada mereka yang bekerja sesuai Nawacita. Adapula yg nawacita gadungan. Presiden pasti tahu mana menteri-menteri yang cerdas melaksanakan nawacita dan mana-mana para pejabat Nawacita gadungan. Resshufle Kabinet Kerja jilid 2, harus menjadi tonggak yang lebih baik bagi kemajuan ekonomi negara," demikian Panel.
[ysa]
. Pelaporan pencatutan nama baik Presiden terkait dengan Freeport tidak boleh mengabaikan dan melupakan hal penting utama tentang kontrak karya Freeport di Indonesia. Perlu juga dicatat, perpanjangan Kontrak Karya Freeport ini bukan urusan Menteri ESDM Sudirman Said tetapi keputusan Presiden Jokowi. 
BERITA TERKAIT: