
. Pansus Pelindo II harus fokus dalam upaya membenahi tata kelola BUMN serta mengawasi ‎proses hukum yang sedang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. ‎Jangan sampai, ‎Pansus Pelindo dijadikan alat oleh partai tertentu.‎
"Harapannya tentu pansus ini tidak jadi ajang untuk sandera politik, katakanlah punya‎ niat menyandera menteri tertentu," kata Ketua Eksekutif Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Ridwan‎ Darmawan, beberapa waktu lalu (Selasa, 10/11).
‎Kekhawatiran Ridwan diakuinya bukan karena tidak mendukung upaya penuntasan kasus Pelindo. Justru sebaliknya, Ridwan‎ mendukung proses hukum diselesaikan secara tuntas melalui proses hukum, dan bukan melalui proses politik yang rawan ditunggangi kepentingan tertentu.
‎"Sekarang kan isu di pansus sudah mulai tidak sesuai niat awal. Sepertinya forum pansus hanya untuk "menggoreng" pejabat tertentu yang motifnya jelas patut dipertanyakan," ujarnya.
‎Menurut Ridwan, tanpa harus menyandera pejabat tertentu jika memang yang bersangkutan nanti secara hukum terlibat ‎juga akan turun dari jabatannya.
‎"Khawatirnya ini kalau pansus jadi alat‎sandera politik, malah proses hukumnya yang akan terganggu," ungkap Ridwan.‎
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: