Inilah Catatan Ketua Komisi VIII DPR Atas Pelaksanaan Haji 2015

Menurutnya, ada tiga sisi yang perlu menjadi perhatian. Yaitu sisi penyelanggaraan yang dilaksanakan pemerintah; sisi pelayanan yang disediakan pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah; dan sisi jamaah haji Indonesia sebagai tamu yang dilayani.

"Evaluasi pelaksanaan haji harus dilakukan secara komprehensif dan holistik," jelas Saleh saat menyampaikan sambutan dalam acara evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2015 di hotel Mercure, Ancol, Jakarta Selasa malam (3/11).

Dari sisi pemerintah, Saleh mengungkapkan, secara umum pelaksanaan haji tahun ini dapat dikatakan jauh lebih baik dari tahun lalu. Namun, DPR memberikan beberapa catatan terhadap pemerintah.

Antara lain, terkait dengan pengurusan visa, transportasi lokal di Saudi, rasio petugas yang tidak memadai, sistem rekrutmen petugas yang dinilai belum sesuai standar dan kebutuhan, petugas kesehatan terlalu sedikit, fasilitas kesehatan yang belum memadai, termasuk perlindungan jamaah yang belum maksimal.

"Ke depan kita merekomendasikan agar seleksi para petugas haji dilakukan lebih baik. Termasuk memperbanyak petugas dari kalangan TNI dan Polri. Dengan membludaknya jamaah dari seluruh dunia, kita membutuhkan para petugas yang betul-betul terlatih dan memiliki kemampuan fisik yang lebih prima," ucap politikus PAN ini.

Sementara dari sisi pemerintah Saudi, Saleh mengharapkan agar pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah diplomatik yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia.

Menurutnya, hal-hal yang perlu dibicarakan khusus dengan pemerintah Saudi antara lain, kemudahan dari sisi proses pembuatan visa, pelayanan selama di Armina, tenda dan karpet yang lebih baik pada saat wukuf, pendirian klinik di Arafah, penempatan jamaah haji di Mina bukan di Mina jadid, katering di armina, transportasi bis shalawat yang lebih banyak, dan pengakuan secara formal bagi petugas-petugas haji Indonesia.

Karena soal petugas ini, Saleh mengaku sedih jika petugas yang pakai name tag dan bendera Indonesia di dadanya terkadang tidak dihiraukan oleh petugas dan polisi-polisi Saudi.

"Status para petugas kita mesti disamakan dengan petugas pemerintah Saudi. Faktanya, mereka sama-sama bertugas melayani jamaah haji. Untuk hal ini, pemerintah kita perlu berbicara khusus dengan pemerintah Saudi," ungkap legislator dari dari dapil Sumut II.

Dari sisi jamaah haji, kita berharap ke depan jamaah diberikan pembinaan dan manasik yang lebih baik. Yang dibina tidak hanya berkenaan dengan aspek amaliyah dan fiqh haji, tetapi perlu pembinaan tentang fasilitas pemondokan, kehidupan sosial di Saudi, bahkan sampai persoalan aspek keselamatan.

Sejalan dengan itu, jamaah haji kita juga perlu dibekali dengan aturan yang mesti diikuti selama berada di Saudi. Termasuk di antaranya tentang tata tertib dan waktu pelaksanaan ibadah yang aman, nyaman, dan afdol.

"Jamaah haji kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan masing-masing. Hal-hal ini mesti harus disampaikan dalam manasik yang diberikan oleh pemerintah," sambung mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Ke depan, dia menambahkan, penyelenggaraan ibadah haji akan semakin kompleks. Hal itu karena jumlah jamaah haji di tahun depan akan lebih banyak. Selain karena kuota haji sudah kembali normal, pemerintah Saudi juga menjanjikan akan menambah kuota haji Indonesia sebanyak 20 ribu.

"Tahun depan, kuota haji Indonesia mencapai 131 ribu orang. Ada penambahan sekitar 60 ribu lebih dari kuota haji tahun ini. Tentu tantangan memfasilitasi jamaah sebanyak itu akan semakin besar," tandasnya. [zul]