Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Chairul Imam meragukan independensi Prasetyo. Ia mengakui memang Jaksa Agung sekarang bekas jaksa. Tetapi, bagaimana-pun juga, beliau kader partai politik. Karena itu, dirinya menyarankan Jaksa Agung berasal dari unsur profesional.
"Saya ragukan beliau sekarang. Jangan-jangan loyalitasnya ke parpol bukan ke presiden. Lebih baik Jaksa Agung itu orang karir, profesional. Kebebasan sekarang bisa dihambat kalau parpol kuat mempengaruhi pimpinan. Artinya, betul-betul harus independen," kata Chairul di Jakarta, Selasa (27/10).
Pandangan serupa juga dilontarkan pegiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz. Ia menegaskan bahwa kasus dana bansos Sumut mengkonfirmasi apa yang dikhawatirkan selama ini tentang indepedensi Jaksa Agung yang berasal dari partai politik.
"Adanya pertemuan di kantor Partai NasDem terkait kasus bansos, tentu ada relasi antara Patrice Rio Capella dan Jaksa Agung sebagai kader partai. Dalam kondisi ini, muncul apa yang disebut loyalitas ganda," terangnya.
Donal mengungkapkan, politisasi kasus bansos Sumut juga terlihat dari cara penanganan yang ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Proses penyelidikan yang seharusnya merupakan kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumut, diambilalih oleh Kejaksaan Agung, kata Donal, diduga adanya aktor intelektual selain Patrice Rio Capella dikarenakan KPK menawarkan justice collabolator.
Untuk kasus Rio, sambung Donal, KPK yang menawarkan justice collaborator, sebenarnya ini kode. Artinya, ada intelektual yang lebih tinggi selain Rio.
"Ngapain KPK nawarin justice collaborator kalau berhenti pada Rio saja. Bisa jadi Rio orang yang melakukan, tetapi ada juga orang yang nyuruh," tukasnya.
[rus]
. Setelah petinggi Partai NasDem yang juga Anggota DPR, Patrice Rio Capella ditangkap dan ditahan KPK, banyak pihak kembali mempertanyakan indepedensi Jaksa Agung HM. Prasetyo dalam mengusut kasus bantuan sosial (bansos) Pemprov Sumatera Utara. 
BERITA TERKAIT: