Demikian disampaikan Wakil Ketua Komite Persiapan-Liga Pemuda Indonesia (KP-LPI)‎, Lamen Handra Saputra. Lebih-lebih, lanjut Lamen, Pelindo II, yang mencakup 12 pelabuhan di 10 provinsi itu, harus menjadi gerbang ekonomi nasional.
"Menurut informasi di situs
indonesiaport.co.id, Pelindo II menangani 30 persebn lebih komoditi non migas dan menangani 50 persen lebih dari seluruh arus keluar masuk barang yang ada di negeri yang memiliki penduduk terbesar ke 4 di dunia ini," kata Lamen dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 9/9).
Menurut Lamen, terbongkarnya korupsi di Pelindo II nyata telah membuka pandangan publik bahwa di dalam pengelolaan Pelindo II nyata adanya praktek KKN yang menjadi musuh besar bagi terwujudnya program Nawacita Pemerintah. Di sisi yang lain, beriringan dengan terbongkarnya korupsi yang ada di Pelindo II, publik juga dikejutkan dengan perpanjangan konsesi JICT di Pelindo 2 hingga 2039. Padahal menurut SP JICT, jika JICT dikelola oleh anak-anak bangsa sendiri sangat mungkin.
"Berangkat dari sikap mendukung cita-cita Trisakti dan Nawacita, yang diantaranya memberantas KKN, kami mengajak saudara-saudara untuk bersilaturahmi guna merapatkan barisan untuk singkirkan pengobral aset strategis bangsa dan perampok uang negara," demikian Lamen.
[ysa]
. Langkah Komisi III DPR membentuk Pansus Pelindo II untuk membuka berbagai kecurigaan yang berkembang di publik atas berbagai persoalan yang terjadi patut diapresiasi. 
BERITA TERKAIT: