Menpora Seperti "Dewa Mabok"

Rencana KLB ini dikemukakan anggota Tim Transisi PSSI bentukan Menpora, Zuhairi Misrawi saat menerima perwakilan Jakmania yang menggelar unjuk rasa di Gedung Kemenpora, Senayan, kemarin. Zuhairi yakin, dengan KLB itu sanksi FIFA untuk Indonesia bisa segera dicabut.

Dalam unjuk rasa ini, sekitar seribuan The Jak menuntut Menpora mencabut SK Pembekuaan PSSI agar sepak bola nasional bisa berdenyut kembali. Pihak Kemenpora kemudian menerima beberapa perwakilan The Jak untuk dialog. Salah satu yang ikut dalam perwakilan itu adalah pelatih Persija Rahmad Darmawan. Sedang dari pihak Kemenpora diwakili Zuhairi Misrawi dan Sekretaris Kemenpora Alfitra Salam.

"Saya diminta Pak Menteri (Imam Nahrawi) sebagai perwakilan menemui saudara-saudara. Pak Menteri saat ini sedang berada di luar kota," ucap Zuhairi membuka pembicaraan.

Zuhairi menyatakan Kemenpora tidak akan mencabut SK Pembekuaan PSSI itu. Dia beralasan, saat ini Kemenpora sedang membangun tata kelola sepak bola yang transparan. Untuk itu, pihaknya tengah merancang KLB untuk mencari pengurus PSSI baru.

"Kami sadar membangun tata kelola sepakbola. Salah satu caranya, yakni kami akan gelar KLB secepat-cepatnya. Rencananya, Desember atau paling lama Januari," ucapnya.

Setelah pengurus PSSI baru terbentuk, Tim Transisi akan langsung bertemu FIFA meminta pencabutan sanksi ke Indonesia. "Kami janji Januari bertemu FIFA dan memberikan road map sepak bola Indonesia. Kami yakin hal tersebut akan membuat FIFA mencabut sanksinya," tandasnya.

Ucapan Zuhairi membuat suasana dialog menjadi panas. Dengan nada keras, Rahmad Darmawan menyebut, langkah KLB itu justru akan membuat polemik sepak bola nasional semakin parah.

"Bapak tahu tidak jika KLB itu tetap digelar yang terjadi adalah keributan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Akan terjadi kloningan klub, asosiasi dan lainnya. Jika itu terjadi maka akan butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Dua klub yang tidak bapak-bapak izinkan berkompetisi yakni Persebaya dan Arema Cronus itu terjadi karena dampak dualisme kepengurusan yang terdahulu," tegasnya.

Menurut Rahmad, harusnya Kemenpora dan Tim Transisi melakukan pembinaan dengan cara-cara yang elegan. Bukan malah membuat kebijakan yang menimbulkan kerugian besar bagi dunia sepak bola nasional.

"Mungkin karena bapak-bapak ini penguasa, bisa saja menang dalam usaha-usaha itu (KLB). Tapi, sekali lagi pikirkan dampak yang terjadi nantinya. Kami ini merasakan kondisi saat dualisme terjadi," pinta Rahmad.

Rahmad juga tidak percaya Tim Transisi bisa bertemu FIFA. Pasalnya, tidak sembarang orang bisa bertemu FIFA. "Bagaimana caranya bisa bertemu FIFA? Yang kami tahu FIFA itu hanya menemui anggotanya saja," tandasnya.

Namun, masukan Rahmad ini tidak didengar Zuhairi. Dia keukeuh akan menggelar KLB. "Setelah mendengar ini kami akan berkoordinasi dengan Menpora untuk segera menggelar kompetisi. Setelah pembekuan, acting (Plt) PSSI adalah Tim Transisi. Kami juga akan melakukan persiapan bertemu FIFA, kemudian menggulirkan KLB," ucapnya, setelah pertemuan.

Sekjen PSSI Azwan Karim tidak yakin Tim Transisi benar-benar mampu menggelar KLB itu. "KLB itu tidak semudah yang diucapkan. Banyak hal yang harus dipersiapkan," ujarnya, tadi malam.

Dari sisi hukum, kata Azwan, Tim Transisi tidak punya hak menggelar KLB PSSI. Berdasarkan Statuta, KLB adalah ranah yang dimilik anggota PSSI yaitu klub dan pengurus daerah. Bukan pihak lain.

"Tim Transisi itu harus sudah bubar. Dengan putusan PTUN Jakarta yang membatalkan SK Pembekuan PSSI, Tim Transisi tidak ada lagi. Sebab, Tim Transisi itu turunan dari SK Pembekuaan itu," jelasnya.

Untuk itu, Azwan meminta Menpora memegang spirit sepak bola yaitu fair play. Jika sudah kalah, harus terima kalah, bukan ngotot ingin menang. "Jadi, terimalah kekalahan," tandasnya. ***