Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman menduga, langkah tersebut sebagai cara Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya.
"Ketika data base penduduk Indonesia berada di luar negeri, maka penguasa akan dengan mudah memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan tertentu. Tanpa ada pengawasan, bisa saja hal ini merupakan salah satu cara Jokowi untuk mempertahankan kedudukannya hingga dua periode," tutur Jajat kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/6).
Jika tidak mau dianggap demikian, menurut Jajat, maka Jokowi harus membatalkan rencana tersebut. Karena toh, data penting pemerintah terancam bocor jika data base informasi E-Goverment ditempatkan di Singapura.
Bukan hanya itu, kata Jajat, sebagai negara Indonesia tidak akan lagi memiliki kedaulatan karena harus tunduk kepada aturan Singapura.
"Tentu apapun yang akan dilakukan oleh pihak Indonesia kedepan harus tunduk kepada aturan yang ada di Singapura," tukasnya.
[dem]
. Tindakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang ngebet membangun pusat data E-Government di Jurong, Singapura, mustahil tidak diketahui Presiden Joko Widodo. 
BERITA TERKAIT: