Gagal Kendalikan Harga Beras, Bulog Sebaiknya Dibubarkan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Kamis, 11 Juni 2015, 17:36 WIB
rmol news logo Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla perlu memimpin langsung pengoperasian Bulog karena kondisi ekonomi di tingkat masyarakat bawah sudah sangat mengkhawatirkan.

Terlebih harga-harga kebutuhan pokok seperti beras mulai tidak terkendali menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran tahun ini.

Begitu kata politisi senior Golkar, Priyo Budi Santoso saat ditemui usai diskusi pressroom DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 11/6).

Priyo mencontohkan tidak tercapainya target penyerapan beras oleh Bulog sebesar empat juta ton. Menurutnya, hingga kini penyerapan itu baru mencapai 750.000 ton atau jauh di bawah target yang ditetapkan.

"Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla sudah harus turun langsung memimpin, karena Bulog telah gagal mengendalikan harga pokok. Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi ekonomi kita ternyata rapuh di tingkat masyarakat," katanya.

Priyo mengatakan, penempatan Bulog di bawah Kementerian BUMN juga perlu dipertanyakan, karena fungsi Bulog sesungguhnya untuk menjaga dan menjamin ketahanan pangan. Sementara, BUMN ditugaskan untuk mencari keuntungan.

"Kalau Bulog dipaksa untung seperti BUMN-BUMN lain, maka dia akan mengabaikan ketahanan pangan dan ini dikhawatirkan akan terjadi kerawanan sosial. Belum lagi permainan mafia dan kartel yang makin marak," katanya.

Priyo pun mengusulkan kalau badan yang menangani masalah logistik ini tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti di masa lalu, maka sebaiknya badan tersebut dibubarkan saja atau berada di bawah kementerian lain yang berkaitan langsung dengan masalah stok pangan nasional.[dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA