"Jelas hal itu sebuah langkah konyol. Hanya bermodal keberanian tapi minim pengetahuan soal hukum dan aturan," kata Ketua Presidium Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad), Haris Pertama, beberapa saat lalu (Rabu, 13/5).
Haris mengingatkan, dalam putusan Pengadilan Perikanan di Ambon, dan putusan banding di pengadilan tinggi Maluku untuk kasus MV Haifa tidak ada satu poin pun yang menyebutkan kapal itu ilegal. Karena itu, sikap Menteri Susi yang ceroboh dan arogan ini bisa merusak iklim investasi di Indonesia.
"Menteri Kelautan jelas telah melakukan kebohongan publik dan intervensi proses hukum secara berlebihan karena motif ambisi pribadi dan pencitraan," ujar Haris yang menyebut Menteri Susi gagal dan layak diganti.
Selasa kemarin, sekitar 800 ratus massa Kamerad menggelar aksi di depan kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. Dalam aksinya, Kamerad menyerahkan sejumlah dokumen yang menunjukkan kecorobohan dan ketidakpahaman Menteri Susi.
Setelah dari kantor Tedjo Edhy Purdijatno itu para mahasiswa pun melanjutkan aksinya ke depan Istana Negara dan mereka meminta Presiden Jokowi untuk segera memecat dan me-reshuffle Susi.
[rus]
Beberapa langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai salah kaprah. Misalnya, Menteri Susi menenggelamkan kapal MV Haifa yang dinilai ilegal padahal secara hukum kapal itu legal. 
BERITA TERKAIT: